JAKARTA — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 6 Oktober 2026 menyisakan persoalan hukum yang perlu dibaca secara cermat. Di satu sisi, Mahkamah menyampaikan temuan mengenai bukti pendidikan yang dipersoalkan dalam persidangan. Di sisi lain, Mahkamah tidak mengabulkan permohonan yang meminta pembatalan atau diskualifikasi Gibran.
Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan oleh sejumlah pemohon, termasuk Denny Indrayana, Partai Ummat, organisasi pemantau pemilu, dan sejumlah warga negara. Mereka mempersoalkan pemenuhan persyaratan pendidikan dalam pencalonan Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.
Dalam keterangan resminya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat. Namun, Mahkamah menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran melalui permohonan tersebut karena para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara itu.
Dua hal itu menjadi kunci untuk memahami putusan. Temuan dalam pertimbangan hukum tidak boleh diabaikan, tetapi juga tidak dapat diperlakukan seolah-olah sama dengan amar yang membatalkan jabatan atau menyatakan seseorang melakukan tindak pidana.
Persoalan utama bukan sekadar pernah bersekolah
Dalam hukum pemilu, persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan itu mensyaratkan pendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
Dari perspektif hukum administrasi, pemenuhan syarat tersebut perlu dibedakan dari pengalaman mengikuti pendidikan, penguasaan pengetahuan yang dianggap setara, dan bukti formal bahwa seseorang telah menamatkan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan. Perbedaan ini penting karena pengakuan atas kesetaraan pengetahuan tidak selalu identik dengan pengakuan bahwa seseorang telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan. Kecukupan dokumen harus dinilai berdasarkan norma hukum yang berlaku dan tujuan penerbitannya.
Dalam persidangan, MK membahas Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang berkaitan dengan penyetaraan pendidikan Gibran. Mahkamah menguraikan persoalan dokumen pendidikan yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat tersebut, termasuk Certificate of Attendance dan catatan akademik. Temuan yang disampaikan MK menempatkan kecukupan dokumen sebagai persoalan substantif. Mahkamah menekankan bahwa persyaratan pendidikan minimal tamat harus didukung bukti yang sesuai, bukan semata-mata penilaian atas kesetaraan pengetahuan.
Namun, batas kesimpulan hukumnya tetap harus dijaga. Tidak ditemukannya bukti meyakinkan mengenai dokumen yang dibutuhkan dalam persidangan bukanlah putusan yang menyatakan telah terjadi pemalsuan ijazah. Kesimpulan tentang tindak pidana memerlukan pemeriksaan tersendiri atas unsur perbuatan, keaslian dokumen, pihak yang bertanggung jawab, dan alat bukti yang relevan.
Kecermatan KPU menjadi bagian dari persoalan
Perkara ini juga membawa perhatian pada tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) ketika memeriksa dokumen persyaratan calon. Dalam proses administrasi, dokumen yang diterbitkan oleh instansi berwenang pada dasarnya dapat menjadi dasar tindakan administrasi. Namun, penerimaan dokumen tidak serta-merta mengakhiri pertanyaan apakah dokumen tersebut cukup untuk membuktikan seluruh persyaratan yang diwajibkan undang-undang.
Dalam konteks pencalonan jabatan publik, kecermatan administratif mencakup pemeriksaan kesesuaian dokumen, dasar penerbitannya, serta relevansinya terhadap syarat yang harus dipenuhi. Ketika terdapat keraguan yang beralasan, klarifikasi menjadi bagian penting dari tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sinilah persoalan administrasi dan persoalan hukum bertemu. Sebuah surat dapat dipersoalkan kecukupan substansinya untuk membuktikan persyaratan pencalonan, tetapi hal tersebut tidak otomatis berarti surat itu telah dicabut atau dibatalkan secara formal. Putusan perkara ini tidak memuat amar yang membatalkan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Karena itu, kritik terhadap fungsi pembuktian surat harus dibedakan dari keputusan resmi mengenai keabsahan atau pencabutannya.
Mengapa permohonan tidak dapat diterima?
MK menilai persoalan tersebut tidak lagi tepat diselesaikan melalui mekanisme sengketa hasil Pilpres 2024. Secara faktual, status Gibran sebagai calon wakil presiden telah berakhir ketika ia dilantik dan diambil sumpahnya sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Selain itu, Mahkamah menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut. Atas dasar itu, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
Dalam hukum acara, istilah “tidak dapat diterima” berbeda dari “ditolak”. Permohonan yang ditolak berarti pengadilan menolak tuntutan setelah menilai pokok perkara sesuai ruang pemeriksaannya. Sementara itu, permohonan yang tidak dapat diterima berakhir karena terdapat hambatan hukum acara yang menghalangi pemberian putusan sebagaimana diminta pemohon.
Meski demikian, perkara ini memiliki karakter yang perlu dicermati: MK menyampaikan pertimbangan mengenai bukti pendidikan, tetapi pada akhirnya tidak memberikan amar pembatalan yang dimohonkan. Dari sudut pandang akademis, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang hubungan antara temuan substantif dalam pertimbangan dan akibat hukum yang dapat dijalankan oleh lembaga lain. Pertimbangan tersebut merupakan bagian dari putusan resmi dan relevan untuk memahami penilaian Mahkamah. Namun, akibat hukum langsung tetap harus dibaca berdasarkan amar dan batas kewenangan MK dalam perkara yang diperiksa.
Status wakil presiden tidak otomatis berubah
Putusan 6 Oktober 2026 tidak dengan sendirinya membatalkan jabatan Gibran sebagai wakil presiden. Tidak terdapat amar yang menyatakan pelantikannya batal, memberhentikannya dari jabatan, atau mendiskualifikasinya melalui perkara tersebut.
Akan tetapi, tidak adanya pembatalan juga tidak berarti seluruh pertanyaan substantif mengenai persyaratan pendidikan telah dinyatakan selesai atau terpenuhi oleh MK. Mahkamah justru menunjukkan bahwa persoalan mengenai keabsahan dan keterpenuhan persyaratan calon perlu ditempatkan pada lembaga yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan konstitusi. Dengan demikian, terdapat dua persoalan yang harus dipisahkan: status jabatan yang tetap berlaku setelah putusan dan pertanyaan mengenai kepatuhan proses pencalonan terhadap persyaratan pendidikan.
Pemisahan ini penting agar pembacaan putusan tidak jatuh pada dua kesimpulan ekstrem. Putusan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Gibran otomatis kehilangan jabatan. Sebaliknya, amar tidak dapat diterima juga tidak boleh diartikan sebagai pernyataan bahwa MK telah membuktikan seluruh persyaratan pendidikannya terpenuhi.
Pemakzulan bukan konsekuensi otomatis
Perbincangan mengenai kemungkinan pemberhentian wakil presiden perlu ditempatkan dalam kerangka Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi mengatur bahwa pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden memiliki prosedur khusus, melibatkan DPR, MK, dan MPR. Mekanisme tersebut mensyaratkan proses serta pembuktian sesuai ketentuan konstitusi, bukan sekadar kesimpulan politik atau penafsiran sepihak atas sebuah putusan.
Karena itu, temuan MK mengenai dokumen pendidikan tidak otomatis memicu pemakzulan. Apabila ada pihak yang menilai temuan tersebut relevan untuk proses konstitusional berikutnya, dasar hukum, kewenangan lembaga, prosedur, dan pembuktian tetap harus dipenuhi secara terpisah. Demikian pula, putusan ini tidak menutup secara mutlak setiap kemungkinan pemeriksaan melalui mekanisme hukum lain yang memang berwenang. Namun, kemungkinan tindak lanjut tidak boleh disamakan dengan kepastian bahwa proses tersebut akan berjalan atau menghasilkan pemberhentian.
Perdebatan tentang aturan pendidikan berlanjut
Perdebatan mengenai makna persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden juga berlanjut melalui jalur pengujian undang-undang. Pada 8 Oktober 2026, MK menggelar sidang pendahuluan perkara Nomor 370/PUU-XXIV/2026 yang menguji Pasal 169 huruf r UU Pemilu dan penjelasannya, khususnya terkait pengertian “sekolah lain yang sederajat”. Dalam sidang tersebut, hakim meminta pemohon memperjelas kedudukan hukum dan kerugian konstitusional yang didalilkan. Perkara itu merupakan pengujian norma undang-undang yang terpisah dari sengketa hasil Pilpres mengenai Gibran.
Perkembangan ini memperlihatkan bahwa persoalan kesetaraan pendidikan dalam pencalonan jabatan presiden dan wakil presiden masih menjadi ruang perdebatan hukum. Kejelasan norma, standar dokumen, serta konsistensi pemeriksaan administratif diperlukan agar syarat pencalonan diterapkan secara terukur dan tidak menimbulkan ketidakpastian.
Ujian bagi akuntabilitas hukum
Putusan MK tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara kepastian hukum hasil pemilu dan tuntutan akuntabilitas dalam pemeriksaan persyaratan calon. Kepastian hukum membutuhkan batas waktu dan prosedur yang jelas agar hasil pemilu tidak terus-menerus dipersoalkan melalui jalur yang tidak tepat. Pada saat yang sama, pemeriksaan dokumen untuk jabatan publik harus dilakukan secara cermat karena menyangkut penerapan persyaratan yang ditetapkan undang-undang.
Dari sudut pandang tata negara, persoalan ini tidak cukup dijawab dengan perdebatan mengenai siapa yang menang atau kalah dalam perkara. Yang lebih mendasar adalah bagaimana setiap lembaga menjalankan kewenangannya, bagaimana dokumen persyaratan diperiksa, serta bagaimana tindak lanjut dilakukan tanpa melampaui batas hukum.
MK telah menyampaikan temuan dalam pertimbangannya dan menetapkan batas perkara melalui amar yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Langkah selanjutnya, jika ada, harus mengikuti mekanisme yang memang tersedia dalam sistem hukum Indonesia. Pada akhirnya, ukuran negara hukum bukan hanya keberanian mempersoalkan pejabat publik, melainkan juga ketepatan dalam membaca putusan, ketelitian dalam membuktikan dugaan, dan kepatuhan terhadap prosedur konstitusional. Temuan hukum harus ditindaklanjuti melalui kewenangan yang sah—bukan dibesar-besarkan menjadi vonis yang belum pernah dijatuhkan, ataupun diabaikan seolah tidak memiliki arti.
