JAKARTA — Istilah Lawful Interception Management System (LIMS) mendadak menjadi perbincangan hangat publik. Sistem ini mencuat ke permukaan setelah Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penyadapan komunikasi yang menyeret sejumlah perwira tinggi, termasuk mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Bagi masyarakat awam, LIMS mungkin terdengar asing. Padahal, teknologi ini bersinggungan langsung dengan hal paling privat dalam kehidupan sehari-hari: komunikasi melalui telepon dan jaringan internet.
Secara sederhana, LIMS bukanlah aplikasi penyadap biasa. Ia adalah pusat kendali (command center) yang menghubungkan kewenangan aparat penegak hukum dengan infrastruktur jaringan telekomunikasi. Di dalam sistem ini, terdapat proses administrasi, pengaturan sasaran, pengendalian akses, hingga pencatatan aktivitas. Tujuannya satu: memastikan penyadapan dilakukan secara sah, terukur, dan tidak melanggar hak asasi manusia.
Cara kerja LIMS sangat birokratis dan terstruktur. Prosesnya dimulai dari adanya kebutuhan penyidikan yang memiliki dasar hukum kuat. Setelah persetujuan otorisasi dikantongi, identitas target dimasukkan ke dalam sistem. Sistem kemudian berkomunikasi dengan operator seluler untuk melakukan intersepsi. Hasilnya tidak langsung tersebar, melainkan disalurkan ke fasilitas penerima khusus milik penyidik, dan wajib dihentikan begitu masa kewenangannya berakhir.
Dalam praktiknya, LIMS mengelola dua jenis data. Pertama, isi komunikasi (Content of Communication), seperti rekaman suara atau teks pesan. Kedua, informasi terkait komunikasi (Intercept Related Information), yang mencakup metadata seperti waktu panggilan, durasi, dan identitas koneksi. Penting untuk dicatat, LIMS tidak serta-merta bisa membuka pesan di aplikasi berenkripsi ujung-ke-ujung (end-to-end encryption) seperti WhatsApp atau Signal. Kemampuan sistem sangat bergantung pada akses dan teknologi yang tersedia. LIMS juga berbeda secara fundamental dengan spyware yang menanam malware di ponsel target, atau IMSI catcher yang menangkap sinyal secara ilegal di udara.
Namun, secanggih apa pun sistemnya, LIMS tetap menyimpan risiko bahaya yang sangat besar jika disalahgunakan. Bayangkan jika sebuah nomor telepon bisa dimasukkan ke dalam sistem pemantauan hanya karena alasan politik atau kepentingan pribadi. Informasi percakapan keluarga, aktivitas jurnalistik, hingga rahasia organisasi bisa diakses tanpa dasar yang sah. Di sinilah konsep audit trail (jejak audit) menjadi nyawa. Setiap klik, akses, dan perubahan data di dalam LIMS wajib tercatat. Jika ada upaya menghapus jejak digital—seperti yang diduga terjadi pada Oktober 2026—maka praktik itu adalah bentuk kriminalisasi terhadap sistem pengawasan itu sendiri.
Dari sisi pengadaan barang dan jasa, pembangunan sistem LIMS tentu tidak murah. Investasinya bergantung pada kapasitas jaringan, perangkat keras, lisensi perangkat lunak, hingga keamanan siber. Namun, angka pastinya tidak boleh menjadi spekulasi. Untuk mengetahui nilai riilnya, publik berhak menuntut transparansi dokumen pengadaan publik, mulai dari Rencana Umum Pengadaan (RUP), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak, hingga berita acara serah terima.
Penggunaan teknologi intersepsi di Indonesia sebenarnya telah diikat oleh berbagai regulasi. UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi melarang penyadapan ilegal, dengan pengecualian untuk kepentingan peradilan pidana. Aturan tersebut dipertegas oleh UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang mulai berlaku Januari 2026, yang mengatur mekanisme penyadapan dalam penyidikan. Di sisi lain, konstitusi kita melalui Pasal 28F dan Pasal 28G UUD 1945 secara tegas menjamin hak masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapatkan rasa aman dari pengawasan sewenang-wenang.
Kasus dugaan pemasukan nomor Presiden, pejabat, hingga insan media ke dalam server LIMS tanpa prosedur yang sah menunjukkan betapa rapuhnya pengawasan di balik canggihnya teknologi. Jika penyadapan bisa dilakukan hanya dengan memanipulasi sistem dan menghapus log data, maka privasi seluruh warga negara sedang dipertaruhkan. Kecanggihan LIMS seharusnya mempermudah penegakan hukum, bukan menjadi alat kekuasaan untuk membungkam kritik atau mengintimidasi pihak yang berseberangan. Teknologi boleh terus berkembang, tetapi negara tidak boleh melupakan satu prinsip fundamental: kekuasaan yang mengawasi rakyatnya haruslah tunduk pada hukum yang diawasi secara ketat.
TABIR LENTERA LENTERA NUSANTARA — Menyibak Fakta, Menjaga Negeri.
