DITULIS PADA: 19 Januari 2026
Pati —Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Senin, 19 Januari 2026. Pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut berstatus sebagai terperiksa. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka, sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa informasi detail mengenai pihak yang diamankan dan konstruksi perkara masih akan diumumkan. Pernyataan tersebut disampaikan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada hari pelaksanaan operasi. “Terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di wilayah Pati ini berkaitan dengan perkaranya apa, konstruksinya seperti apa, pihak-pihak yang diamankan siapa saja, itu nanti kami akan sampaikan,” kata Budi Prasetyo.
Ia menambahkan bahwa penerima uang telah diamankan dalam operasi tersebut. Budi Prasetyo mengatakan pihaknya akan memberikan pembaruan informasi. “Ya di antaranya itu yang diamankan. Nanti kami akan update secara lebih lengkap lagi pihak-pihak yang diamankan siapa saja, terkait dengan peristiwanya menyoal soal apa itu juga nanti kami akan update kembali untuk yang Pati,” ucap dia. Operasi di Pati ini dilakukan setelah KPK sebelumnya juga melaksanakan OTT di Madiun.
Landasan hukum KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Istilah “operasi tangkap tangan” merujuk pada upaya penangkapan pelaku yang dilakukan saat atau segera setelah suatu tindak pidana diduga terjadi.
Hingga berita ini diturunkan, KPK masih dalam proses pemeriksaan. Publik menunggu konferensi pers resmi dari lembaga tersebut untuk mendapatkan keterangan lengkap dan resmi mengenai perkembangan operasi ini.
Iklan Tabir Lentera Nusantara!
Dapatkan penawaran menarik hanya untuk Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini!
Hubungi Agen
