Surabaya – Program Dana Kelurahan (Dakel) Surabaya tahun 2025 kembali menjadi sorotan. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp509 miliar, Pemkot Surabaya menaruh harapan besar bahwa program ini mampu mempercepat pembangunan di tingkat lokal sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat. Namun, di balik besarnya harapan, muncul pula kritik, kegelisahan, dan seruan agar dana rakyat ini benar-benar bisa memberi manfaat nyata.
Dakel: Antara Angka dan Harapan
Jika dibagi rata, setiap kelurahan di Surabaya tahun ini menerima anggaran antara Rp3 miliar hingga Rp3,3 miliar. Jumlah itu sangat besar dibandingkan rata-rata nasional yang hanya sekitar Rp200 juta per kelurahan.
Secara teori, dana sebesar itu bisa menjadi bahan bakar untuk perubahan signifikan di kampung-kampung kota. Jalan-jalan bisa diperbaiki, saluran air diperkuat, taman lingkungan diperindah, dan yang tak kalah penting: warga bisa diberdayakan lewat pelatihan kerja, penguatan UMKM, maupun kegiatan sosial yang menumbuhkan solidaritas.
Namun, kenyataan di lapangan tidak selalu seindah yang dibayangkan. Sebagian besar alokasi Dakel masih tersedot untuk pembangunan fisik. Program pemberdayaan yang seharusnya menjadi ruh utama, masih sering hanya jadi pelengkap.
Kasus Kebraon: Cermin Rawan yang Tak Boleh Terulang
Nama Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, sempat ramai dibicarakan. “Warga mendatangi Kejaksaan Negeri Surabaya dan Inspektorat untuk menanyakan perkembangan kasus, menuntut keadilan.” Kejadian ini menjadi alarm keras. Dakel yang seharusnya menjadi instrumen pembangunan warga justru memunculkan rasa tidak percaya. Walaupun Pemkot melalui Wakil Wali Kota sudah melakukan sidak dan menemukan adanya kejanggalan, proses hukum hingga awal September 2025 masih belum memberikan kepastian.
Bagi warga, kasus ini bukan sekadar soal uang. Lebih dari itu, mereka merasa haknya untuk hidup di lingkungan yang lebih baik dan aman sempat dikhianati. “Kami hanya ingin uang rakyat benar-benar kembali ke rakyat. Jangan sampai ada lagi permainan yang merugikan masyarakat kecil,” ujar salah satu warga Kebraon saat ditemui di sela aksi.
Suara Warga: Infrastruktur Penting, tapi Bukan Segalanya
Warga Surabaya mengakui, infrastruktur memang penting. Jalan yang rapi, drainase yang lancar, dan fasilitas umum yang nyaman tentu menjadi kebutuhan dasar. Namun, mereka juga berharap ada keseimbangan.
“Paving itu memang perlu, tapi kalau hanya itu saja, kami tidak merasakan dampak langsung untuk dapur kami. Akan lebih baik kalau ada program pelatihan kerja, bantuan modal UMKM, atau kegiatan sosial yang bisa mengangkat ekonomi keluarga,” ungkap Siti, ibu rumah tangga di Kecamatan Wonokromo.
Hal senada diungkapkan Budi, pemuda kelurahan di daerah Tambakrejo. Ia berharap dana kelurahan juga diarahkan untuk menciptakan ruang kreativitas anak muda. “Kami butuh tempat untuk berkarya, pelatihan digital, atau dukungan usaha rintisan. Kalau hanya proyek fisik, kami sering hanya jadi penonton.”
Pernyataan-pernyataan ini menggambarkan betapa warga ingin dilibatkan lebih jauh dalam menentukan arah penggunaan Dana Kelurahan.
Catatan Kritis: Tiga Titik Lemah Dakel Surabaya
Dari rangkaian temuan di lapangan, ada tiga catatan penting yang banyak disuarakan warga maupun pemerhati kebijakan:
Fokus Infrastruktur Masih Dominan
Lebih dari 70 persen Dakel terserap untuk proyek fisik. Sementara program pemberdayaan ekonomi, sosial, maupun lingkungan masih jauh dari proporsi ideal.
Pengawasan Belum Optimal
Kasus Kebraon memperlihatkan bahwa pengawasan internal belum cukup kuat. Laporan masyarakat seringkali memakan waktu panjang untuk diproses, sementara mekanisme partisipatif masih lemah.
Partisipasi Publik yang Terbatas
Banyak warga merasa tidak terlibat dalam musyawarah kelurahan. Akibatnya, keputusan cenderung top-down, dan program yang dijalankan tidak selalu sesuai kebutuhan nyata di lapangan.
Saran Jalan Keluar: Dari Infrastruktur ke Pemberdayaan
Meski banyak kritik, warga dan pengamat kebijakan menekankan bahwa Dakel adalah program yang punya potensi besar. Yang diperlukan adalah keberanian melakukan perbaikan.
Seimbangkan Infrastruktur dan Pemberdayaan
Pemkot Surabaya perlu menargetkan setidaknya 40 persen Dakel untuk program pemberdayaan masyarakat. Misalnya, dukungan untuk UMKM, pelatihan kerja, bantuan pendidikan, atau kegiatan lingkungan berbasis komunitas.
Bangun Sistem Transparansi Digital
Surabaya dikenal sebagai kota dengan ekosistem digital yang kuat. Sudah saatnya Pemkot menghadirkan dashboard real-time yang bisa diakses warga, menampilkan alokasi dan progres proyek Dakel di tiap kelurahan.
Libatkan Warga Sejak Awal
Musyawarah kelurahan perlu diperkuat agar benar-benar menjadi forum partisipasi, bukan sekadar formalitas. Keterlibatan aktif warga akan meningkatkan rasa memiliki sekaligus mengurangi potensi penyimpangan.
Evaluasi Jangka Panjang
Pemkot bersama perguruan tinggi di Surabaya bisa merancang studi longitudinal untuk menilai apakah Dakel benar-benar menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan penghasilan warga, serta memperbaiki kualitas lingkungan.
Belajar dari Kota Lain
Beberapa kota lain di Indonesia sudah mulai mengembangkan pendekatan berbeda. Di Yogyakarta, misalnya, dana kelurahan diarahkan kuat pada program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Bandung membangun sistem digital e-budgeting yang bisa diakses publik, sehingga transparansi meningkat.
Praktik-praktik baik ini bisa diadaptasi oleh Surabaya, tentu dengan menyesuaikan pada konteks dan kebutuhan warganya.
Harapan untuk Dialog
Kritik yang muncul dari masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai hambatan, melainkan bahan untuk membangun dialog. Pemkot, DPRD, aparat hukum, dan masyarakat sipil bisa duduk bersama mencari solusi.
Jika ruang dialog terus diperluas, Dana Kelurahan bukan hanya akan menghasilkan jalan yang mulus, tapi juga membuka jalan bagi masa depan ekonomi yang lebih kokoh, masyarakat yang lebih berdaya, dan lingkungan kota yang lebih sehat.
Jangan Biarkan Dakel Hanya Jadi Angka
Ratusan miliar rupiah yang digelontorkan melalui Dakel adalah uang rakyat. Sudah selayaknya uang itu kembali ke rakyat dalam bentuk nyata: kesejahteraan, pemberdayaan, dan rasa keadilan.
Surabaya dikenal sebagai kota yang progresif, kota yang tak segan berinovasi. Maka, warga berharap, Pemkot juga berani melakukan terobosan dalam pengelolaan Dana Kelurahan. Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas bukan hanya jargon, tapi harus menjadi kenyataan.
Seperti disampaikan oleh seorang tokoh masyarakat di Kalirungkut, “Dakel adalah kesempatan besar. Tapi kesempatan ini bisa sia-sia kalau kita hanya sibuk membangun jalan, tanpa membangun manusia. Mari kita jadikan Dakel sebagai sarana membangun masa depan bersama.
Editor. ( Bgs/m.sari)
