JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memerintahkan seluruh pemerintah daerah untuk menjadikan penanganan tuberkulosis (TBC) sebagai prioritas. Instruksi itu disampaikan menyusul laporan Global Tuberculosis Report 2024 yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan beban TBC kedua terbesar di dunia, dengan estimasi kasus dan angka kematian yang masih tinggi.
Arahan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penuntasan TBC dan pembahasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (29/9). Tito menegaskan TBC bukan lagi program kesehatan biasa, melainkan isu pembangunan yang memerlukan keterlibatan seluruh tingkatan pemerintahan.
Untuk memperkuat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno sebagai koordinator penanganan TBC nasional. Penunjukan ini menjadi sinyal politik bahwa pemerintah pusat serius menghadapi penyakit yang selama ini menjadi salah satu penyebab kematian utama di Indonesia.
Tito mengingatkan pengalaman sukses dalam mengendalikan pandemi Covid-19 harus dijadikan model. Ia meminta kepala daerah segera membentuk tim penanggulangan TBC di setiap provinsi, kabupaten, dan kota. Tim ini akan melaksanakan program, menganalisis capaian, serta melakukan evaluasi berkala.
Untuk aspek teknis, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA bersama Plt. Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes Murti Utami ditugaskan memimpin penanganan lapangan. Keduanya akan menyusun panduan teknis yang mengatur deteksi dini, mekanisme pengobatan, hingga strategi pelibatan masyarakat. Sistem komando dan kontrol yang digunakan pada pandemi akan kembali diterapkan untuk memastikan kecepatan dan konsistensi di lapangan.
Pemerintah juga menyiapkan mekanisme monitoring transparan. Setiap daerah akan diumumkan capaian kinerjanya, mulai dari tingkat kasus, cakupan skrining, hingga angka kesembuhan. Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah menyiapkan sistem penghargaan bagi daerah dengan kinerja terbaik agar memacu motivasi kepala daerah lainnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri menekankan peran pemda dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis. Ia menegaskan aspek keamanan pangan tak boleh diabaikan. Dinas kesehatan daerah diminta memperkuat pengawasan melalui sertifikat laik higiene sanitasi bagi penyedia makanan, pengecekan dapur oleh ahli gizi, serta pemeriksaan Unit Kesehatan Sekolah sebelum makanan dibagikan. Kepala daerah diminta bertanggung jawab penuh mengawasi jalannya sistem ini.
Rapat koordinasi dihadiri Menko PMK Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Mendagri Bima Arya Sugiarto, pejabat Badan Gizi Nasional, serta sejumlah menteri terkait lainnya. Seluruh kepala daerah turut berpartisipasi secara virtual.
Pakar kesehatan menilai strategi ini hanya akan berhasil bila ada deteksi dini masif, pengobatan berkesinambungan, serta dukungan sosial agar pasien patuh menjalani terapi. Selain itu, konsistensi pendanaan dan komitmen politik daerah dinilai menjadi kunci keberhasilan menuju target eliminasi TBC 2030.
Dengan instruksi langsung Mendagri dan komando nasional di bawah Menko PMK, pemerintah berharap penanganan TBC bisa bergerak lebih cepat, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
EDITOR
