Mataram, 29 September 2025 – Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti tajam sikap tidak kooperatif anggota DPRD Provinsi NTB dari Fraksi Golkar, Efan Limantika, yang disebut mangkir dari beberapa kali panggilan resmi penyidik Polres Dompu terkait dugaan kasus penggelapan hak atas tanah di Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu.
Ketua SEMMI NTB, Muhammad Rizal Ansari, menegaskan bahwa ketidakhadiran Efan Limantika dalam proses pemeriksaan bukan hanya mencoreng citra pribadi sebagai wakil rakyat, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
“Kami menilai sikap mangkir yang ditunjukkan oleh saudara Efan Limantika telah menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Ini bukan lagi sekadar perkara hukum, tetapi sudah menyangkut kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif,” ujar Rizal dalam keterangan pers di Mataram, Senin (29/9/2025).
Desakan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
SEMMI NTB mendesak Polres Dompu bertindak tegas dan profesional dalam menuntaskan penyelidikan kasus tanah tersebut. Lambannya proses hukum, kata Rizal, berpotensi menimbulkan kecurigaan publik bahwa ada perlakuan istimewa terhadap pihak-pihak yang memiliki posisi politik.
“Kami meminta Polres Dompu memberikan kepastian hukum. Jangan biarkan publik berspekulasi bahwa hukum bisa dibeli atau tumpul ke atas. Kalau benar ada dugaan penggelapan hak atas tanah oleh oknum dewan, proses hukum harus ditegakkan,” tegasnya.
Kronologi Kasus Tanah di Dompu
Kasus ini berawal dari laporan Adnan, warga Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Dompu, yang mengaku hak atas tanahnya diserobot oleh pihak yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan Efan Limantika. Penyidik Polres Dompu telah memulai proses penyelidikan, namun hingga kini belum ada kejelasan status hukum politisi muda asal Dompu tersebut.
Ancaman Aksi Lapangan
SEMMI NTB berkomitmen untuk terus mengawal proses hukum hingga tuntas. Mereka bahkan siap menggelar aksi demonstrasi di Mapolda NTB maupun di gedung DPRD Provinsi NTB bila proses hukum dinilai tidak berjalan semestinya.
“Kami tidak ingin institusi dewan menjadi tempat berlindung bagi oknum yang ingin lolos dari jerat hukum. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan,” tutup Rizal
Editor; Carles.
