SURABAYA — Polda Jawa Timur menetapkan seorang mahasiswa berinisial AH (22) sebagai tersangka kepemilikan brass knuckle (buku jari) setelah mengamankan 11 orang dalam aksi demonstrasi di kawasan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (22/10/2026). AH dijerat dengan pasal terkait senjata tajam dan upaya melawan petugas. Sementara itu, penyidik masih mendalami peran 10 orang lainnya, termasuk dugaan rencana kericuhan yang dikoordinasikan melalui komunikasi digital. Polisi belum merinci apakah mereka akan dilepas, dijadikan saksi, atau berpotensi menyandang status tersangka baru.
Penanganan kasus ini menuai sorotan dari KontraS Surabaya. Lembaga pengawas HAM tersebut mempertanyakan prosedur pengamanan aparat, potensi tindakan represif, serta bagaimana akses bantuan hukum diberikan kepada para mahasiswa yang diamankan. KontraS menegaskan aksi penyampaian pendapat dilindungi undang-undang, sehingga pengamanan seharusnya mengedepankan langkah preventif yang proporsional.
KontraS juga mendesak kepolisian untuk transparan mengenai barang bukti yang ditemukan. Mereka meminta aparat membuktikan secara objektif bahwa kepemilikan brass knuckle tersebut memang berkaitan langsung dengan rencana aksi anarkis. Selain itu, pendampingan hukum bagi para mahasiswa yang masih diperiksa harus dijamin oleh negara sesuai dengan KUHAP dan asas praduga tak bersalah.
Menanggapi hal tersebut, Polda Jatim memastikan proses hukum akan berjalan sesuai aturan. Kepolisian berkomitmen mengawal penyidikan secara profesional dan transparan, sembari tetap membuka ruang bagi pengawasan publik agar penegakan hukum berjalan beriringan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara.
TABIR LENTERA NUSANTARA — Menyibak Fakta, Menjaga Negeri.
