DITULIS PADA: KAMIS, 18 DESEMBER 2025
Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan dua Operasi Tangkap Tangan (OTT) berbeda di Banten dan Bekasi dalam rentang 24 jam hingga Kamis, 18 Desember 2025. Operasi pertama mengamankan sembilan orang termasuk oknum jaksa dan pengacara, sementara operasi kedua menyegel ruang kerja Bupati Bekasi dan mengamankan sekitar sepuluh orang terkait dugaan suap perizinan.
Berdasarkan keterangan resmi, OTT pertama dimulai sejak Rabu (17/12/2025) sore di wilayah Banten dan Jakarta. Operasi kesembilan KPK tahun ini awalnya mengamankan lima orang, tetapi kemudian bertambah menjadi sembilan orang berdasarkan perkembangan pemeriksaan. Mereka terdiri dari satu oknum aparat penegak hukum, dua penasihat hukum atau pengacara, dan enam pihak swasta.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengonfirmasi bahwa salah satu pihak yang diamankan adalah oknum jaksa. Tim penyidik berhasil mengamankan uang tunai sebesar Rp900 juta sebagai barang bukti awal dalam operasi ini. Kesembilan orang tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan status hukum selanjutnya.
Sementara itu, OTT kesepuluh KPK pada tahun 2025 berlangsung di Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada Kamis (18/12/2025) malam. Tim penyidik tiba sekitar pukul 19.00 WIB dan melakukan penyegelan terhadap ruang kerja Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, serta kantor Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga setempat.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan operasi tersebut. “Kami amankan sekitar sepuluh orang,” ujarnya. Proses penyegelan berlangsung singkat sekitar 15 menit. Hingga berita ini diturunkan, identitas dan peran kesepuluh orang yang diamankan masih ditutup rapat oleh KPK dan operasi masih dalam tahap penyelidikan aktif.
Kewenangan KPK melakukan OTT diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara itu, berdasarkan aturan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik memiliki waktu 1×24 jam sejak pengamanan untuk menentukan status hukum seseorang, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau dibebaskan.
Kedua operasi ini menunjukkan intensifnya penindakan KPK di penghujung tahun 2025. OTT di Bekasi merupakan yang kesepuluh, sementara OTT di Banten mencatatkan angka sembilan operasi sepanjang tahun ini. Masyarakat menanti konferensi pers resmi untuk penjelasan lebih detail.
Penyegelan ruang kerja bupati menjadi tanda seriusnya penyidikan di Bekasi. Tindakan ini umumnya dilakukan untuk mengamankan dokumen atau barang bukti potensial di lokasi terkait. Pemeriksaan terhadap kesembilan orang di Banten juga terus berlanjut untuk mengungkap konstruksi perkara lengkap.
KPK diperkirakan akan segera memberikan pengumuman resmi setelah proses pemeriksaan pendahuluan terhadap seluruh pihak yang diamankan selesai. Informasi lebih detail dapat diakses melalui siaran pers di situs web resmi KPK atau konferensi pers langsung.
Peningkatan operasi KPK di akhir tahun menjadi perhatian publik. Keberlanjutan proses hukum dari kedua OTT ini akan dipantau untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
