Bencana hidrometeorologi berskala masif yang melanda Pulau Sumatera akibat hantaman Siklon Tropis Senyar kini mencatatkan angka kematian yang terus bertambah hingga mencapai 458 jiwa per Senin, 1 Desember 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) gabungan di tiga provinsi terdampak, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, menghadapi tantangan berat akibat cuaca ekstrem yang masih berlangsung. Peristiwa ini bermula dari hujan ekstrem yang memicu banjir bandang dan tanah longsor serentak pada Jumat, 28 November 2025, antara pukul 02.00 hingga 04.00 WIB, yang melumpuhkan infrastruktur vital dan mengisolasi puluhan ribu warga di wilayah Pantai Barat Sumatera.
Kronologi bencana ini dapat ditarik mundur sejak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi adanya Bibit Siklon 95B di perairan Selat Malaka pada 21 November 2025. Fenomena ini kemudian berevolusi cepat menjadi Siklon Tropis Senyar akibat anomali suhu muka laut yang menghangat di atas rata-rata. Puncak intensitas hujan terjadi pada 26-27 November, yang menyebabkan tanah jenuh air di kawasan pegunungan Bukit Barisan. Akibatnya, longsor besar menutup total jalur lintas tengah Tarutung-Sibolga, sementara banjir bandang jenis galodo—banjir air bah bercampur material batu dan kayu—menerjang permukiman padat penduduk di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat, saat warga sedang tertidur lelap.
Berdasarkan pemutakhiran data Posko Utama Tanggap Darurat per pukul 18.00 WIB hari ini, sebaran korban jiwa menunjukkan eskalasi yang signifikan. Provinsi Sumatera Utara mencatat jumlah korban tertinggi dengan 225 orang meninggal dunia, di mana konsentrasi korban terbesar berada di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara. Sumatera Barat menyusul dengan 135 korban tewas akibat terjangan material longsor, sementara Provinsi Aceh mencatat 98 korban jiwa. Selain korban meninggal, tim SAR gabungan juga masih berpacu dengan waktu untuk menemukan sekitar 390 orang yang dinyatakan hilang. Operasi pencarian di sektor Mandailing Natal sempat dihentikan sementara sore tadi karena turunnya hujan lebat yang membahayakan keselamatan tim penyelamat.
Di tengah situasi krisis, kabar baik datang dari upaya penembusan isolasi wilayah. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, mengonfirmasi bahwa strategi “Penebalan” distribusi bantuan melalui jalur laut telah membuahkan hasil. Kapal Bantu Rumah Sakit (KRI) dr. Soeharso-990 milik TNI Angkatan Laut berhasil bersandar di Pelabuhan Sambas, Kota Sibolga, pada Senin sore. Kedatangan kapal ini menjadi penyelamat bagi wilayah yang telah terisolasi total selama 72 jam akibat putusnya akses darat. KRI dr. Soeharso membawa muatan 40 ton bantuan logistik, obat-obatan, serta tim medis spesialis ortopedi dan trauma untuk menangani korban luka berat yang tidak bisa dirujuk ke luar daerah. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) juga telah mengaktifkan 15 unit terminal satelit Starlink di pusat-pusat komando darurat di Nias dan Sibolga untuk memulihkan jaringan komunikasi yang sempat lumpuh total.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, dalam keterangannya menjelaskan langkah taktis pemulihan infrastruktur fisik. Pihaknya telah mengerahkan alat berat tambahan yang didatangkan khusus dari Provinsi Riau untuk mempercepat pembukaan akses jalan. Prioritas utama kementerian saat ini adalah membuka jalur alternatif melalui rute Barus menuju Aceh Singkil. Pembukaan jalur ini ditargetkan rampung dalam waktu 2×24 jam ke depan untuk memungkinkan masuknya truk pengangkut logistik via darat. Upaya ini dinilai krusial mengingat kapasitas angkut helikopter dan jalur laut masih terbatas dibandingkan kebutuhan masif para pengungsi yang tersebar di titik-titik terisolir.
Pemerintah pusat memastikan penanganan bencana ini berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penetapan status Tanggap Darurat Bencana memberikan kewenangan khusus bagi pemerintah untuk kemudahan akses dalam pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik. Regulasi ini juga menjadi landasan hukum bagi penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan payung hukum tersebut, pencairan dana darurat dapat dilakukan segera untuk membiayai kebutuhan mendesak tanpa harus melalui prosedur birokrasi normal yang memakan waktu lama, demi keselamatan nyawa masyarakat terdampak.
Kisah dramatis dari para penyintas turut mewarnai tragedi ini. Wali Kota Sibolga, Ahmad Syukri Nazri Penarik, yang sempat dilaporkan hilang kontak, ditemukan selamat setelah berjalan kaki menembus hutan sejauh 50 kilometer selama empat hari demi mencari bantuan. Namun, duka mendalam terjadi di Kecamatan Malalak, Agam, di mana seorang warga ditemukan meninggal tertimbun longsor susulan setelah sebelumnya menolak dievakuasi petugas karena bersikeras menjaga harta bendanya. Presiden Republik Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Padang dan meninjau langsung lokasi bencana di Tapanuli Tengah pada 2 Desember 2025 besok untuk memastikan penanganan berjalan optimal. BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi “Ekor Siklon” yang masih dapat memicu hujan lebat hingga 3 Desember mendatang.
EDITOR
