JAKARTA — Penyerahan surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026) bukan sekadar peristiwa politik. Di baliknya, tersimpan persoalan ketatanegaraan yang belum tuntas: bagaimana mekanisme pergantian kepemimpinan nasional dijalankan, dan sejauh mana proses pengawasan politik di DPR tetap relevan setelahnya.
Gibran menyerahkan surat itu langsung kepada Ketua MPR Ahmad Muzani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sebelumnya, ia menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Muzani menyatakan bahwa surat serupa juga telah diserahkan kepada Presiden. “Mas Gibran menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Muzani. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 20 menit itu, Gibran disebut tidak menyampaikan alasan pengunduran dirinya. Ia hanya meminta agar proses tersebut segera ditindaklanjuti.
Dari sisi konstitusi, langkah Gibran tidak serta-merta mengakhiri statusnya sebagai Wakil Presiden. Pakar Hukum Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, menegaskan bahwa pengunduran diri seorang wakil presiden baru sah apabila surat resmi telah disampaikan kepada MPR dan dibacakan dalam sidang paripurna. “Penyampaian surat pengunduran diri tidak serta-merta mengakhiri status seseorang sebagai wakil presiden. Diperlukan tindakan konstitusional melalui forum MPR untuk menetapkan pemberhentian tersebut,” ujarnya. Dengan kata lain, surat itu baru menjadi dasar formal bagi MPR untuk menggelar Sidang Paripurna Luar Biasa guna memberhentikan Gibran secara resmi dan memulai proses suksesi.
Muzani pun telah menyiapkan langkah lanjutan. Pimpinan MPR akan menggelar rapat pimpinan, kemudian rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD untuk menentukan tindak lanjut. Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden pengganti. Adapun Presiden memiliki waktu 14 hari sejak surat permintaan MPR dikeluarkan untuk mengajukan dua nama calon. Artinya, Presiden berperan sebagai pengusul, sedangkan MPR yang memilih. Hingga saat ini, belum ada nama calon pengganti yang diumumkan secara resmi.
Namun, di saat yang sama, DPR masih menghadapi persoalan kelembagaan yang tidak kalah pelik. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden. Usulan itu dijadwalkan masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPR pada hari yang sama. Substansi usulan merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3, yang mengatur hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap dugaan pelanggaran hukum atau ketidakmemenuhan syarat oleh Presiden/Wakil Presiden.
Polemik ini berakar pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang mengabulkan kasasi warga bernama Subhan dan membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Gibran. MA menilai dokumen pendidikan Gibran tidak membuktikan kelulusan setara SMA. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa putusan tersebut bersifat final dan mengikat, serta berlaku surut sejak surat itu diterbitkan pada Agustus 2019.
Dengan adanya putusan MA tersebut, muncul perdebatan mengenai kelanjutan usulan HMP. Oce Madril berpandangan bahwa proses HMP dapat kehilangan objek apabila Gibran telah resmi berhenti dan MPR menetapkan pemberhentiannya, sebab substansi usulan DPR berkaitan dengan dugaan ketidakmemenuhan syarat jabatan. Sebaliknya, sejumlah anggota DPR menilai pengunduran diri tidak serta-merta menghentikan HMP karena hak tersebut merupakan kewenangan konstitusional DPR. Perbedaan pandangan ini belum menjadi keputusan kelembagaan.
Yang perlu digarisbawahi, HMP bukanlah mekanisme pemakzulan. Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur bahwa pemberhentian Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatan harus melalui proses konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Pengunduran diri secara sukarela memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dari pemberhentian melalui mekanisme tersebut. Karena itu, pengumuman usulan HMP, pembahasan di DPR, pemeriksaan di MK, dan keputusan MPR adalah tahapan yang berbeda dan tidak dapat disamakan.
Hingga batas pembaruan ini, penyerahan surat telah dikonfirmasi dan MPR telah mengumumkan rencana tindak lanjut. Namun, belum ada keputusan akhir yang menuntaskan status jabatan Gibran maupun proses pemilihan Wakil Presiden pengganti. Dua jalur konstitusional masih menggantung, dan publik menanti kejelasan: apakah DPR akan melanjutkan HMP, dan seberapa cepat MPR menuntaskan suksesi? Di tengah transisi yang belum final, kepastian hukum adalah harga mati.
TABIR LENTERA NUSANTARA — Menyibak Fakta, Menjaga Negeri.
