SURABAYA — Semangat perjuangan Hari Pahlawan di Kota Surabaya, Selasa (10/11/2026), tidak hanya diwarnai upacara seremonial. Sejumlah mahasiswa dan elemen masyarakat sipil turun ke jalan menyuarakan aspirasinya di dua titik strategis, yakni di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, serta kawasan Alun-Alun Surabaya hingga Jalan Gubernur Suryo, tak jauh dari Gedung Negara Grahadi.
Di depan Gedung DPRD Jatim, Aliansi BEM Surabaya (ABS) yang terdiri dari perwakilan kampus seperti Unesa, Untag, UWK, dan Ubhara, menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan nasional. Mereka menyoroti persoalan restrukturisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pembenahan anggaran pendidikan, serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mereka desak untuk ditetapkan sebagai bencana nasional. Sementara itu, di kawasan Alun-Alun Surabaya, massa dari berbagai perguruan tinggi seperti ITS, Unair, Unesa, dan UINSA, bersama kelompok yang menamakan diri Gerakan Pembela Konstitusi, menyuarakan tuntutan politik yang lebih spesifik, yaitu desakan pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aspirasi tersebut tidak serta-merta terhenti di jalanan. Perwakilan Aliansi BEM Surabaya sempat melakukan dialog langsung dengan Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf dan anggota DPRD Diana Sasa. Pimpinan dewan disebut telah menerima empat tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Namun, dalam konteks tata kelola pemerintahan, penerimaan aspirasi oleh wakil rakyat harus dipahami sebagai bentuk penampungan keluhan, bukan persetujuan mutlak terhadap seluruh isi tuntutan. Sikap resmi dan tindak lanjut DPRD terhadap setiap poin masih menunggu mekanisme kelembagaan yang berlaku.
Guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan menjaga kelancaran kegiatan, aparat kepolisian menerjunkan personel gabungan dari Polda Jawa Timur dan Polrestabes Surabaya. Informasi awal menyebutkan sekitar 2.918 hingga 3.000 personel disiagakan di lapangan. Selain mengamankan area aksi, petugas juga menerapkan rekayasa lalu lintas. Arus kendaraan dialihkan, termasuk penutupan Jalan Gubernur Suryo serta pembatasan akses Jalan Pemuda dari arah Jalan Kusuma Bangsa. Dampaknya, pengguna jalan di sekitar pusat kota diarahkan untuk mencari jalur alternatif guna menghindari kemacetan.
Tuntutan pemberhentian Wakil Presiden yang mengemuka dalam aksi tersebut merupakan dinamika aspirasi politik yang sah dalam negara demokrasi. Namun, secara konstitusional, mekanisme pemberhentian presiden maupun wakil presiden telah diatur secara ketat. Pasal 7A UUD 1945 menetapkan bahwa pemberhentian hanya dapat dilakukan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berat, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden/wakil presiden. Prosesnya pun harus melalui mekanisme Pasal 7B UUD 1945 yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. DPRD tingkat provinsi tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk memberhentikan wakil presiden, melainkan hanya dapat meneruskan aspirasi tersebut ke tingkat pusat.
Menjelang sore, massa di kawasan Alun-Alun Surabaya mulai membubarkan diri secara tertib. Sebelum meninggalkan lokasi, mereka melakukan aksi simbolik dengan membentuk formasi tiga jari dan menyanyikan lagu nasional “Tanah Airku”. Hingga berita ini disusun, kepolisian dan Dinas Perhubungan masih melakukan pembersihan area dan menunggu kondisi lalu lintas kondusif sebelum memberlakukan normalisasi arus jalan secara menyeluruh.
TABIR LENTERA NUSANTARA — Menyibak Fakta, Menjaga Negeri.
