JAKARTA — Teka-teki di balik mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden akhirnya terjawab sudah. Setelah prosesi penyerahan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026) pagi, Gibran memilih angkat bicara secara langsung melalui sebuah pernyataan video pada malam harinya.
Dalam pernyataan tersebut, Gibran menegaskan bahwa pengunduran dirinya merupakan keputusan pribadi, bukan karena persoalan dokumen pendidikan yang selama ini menjadi sumber polemik politik dan hukum. Ia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas kepercayaan yang telah diberikan. Gibran menegaskan, keputusannya berhenti bukanlah bentuk pengakuan bahwa dirinya tidak mampu menjalankan tugas. Justru, langkah itu diambil agar roda pemerintahan dapat terus berjalan dan tidak terhambat oleh dinamika politik yang berkembang. Ia juga menyinggung perlunya demokrasi dikelola dengan lebih baik.
Namun, pernyataan Gibran malam ini memiliki penekanan yang berbeda dari keterangan Presiden Prabowo yang disampaikan sebelumnya di Istana Merdeka. Dalam pernyataan resmi yang dipublikasikan Sekretariat Negara, Prabowo menyebutkan bahwa keputusan Gibran diambil setelah adanya putusan hukum yang menunjukkan ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan berdasarkan sistem konstitusional Indonesia. Presiden mengaku telah menerima surat pernyataan berhenti Gibran yang disampaikan langsung pada Kamis pagi pukul 10.15 WIB. Dengan berat hati, Prabowo menghormati dan mendukung langkah tersebut, seraya menyampaikan penghargaan atas kontribusi Gibran selama mendampinginya menjalankan pemerintahan.
Perbedaan narasi antara Gibran dan Presiden ini menjadi catatan penting dalam dinamika politik hari ini. Gibran menempatkan pengunduran diri sebagai keputusan pribadi yang terlepas dari soal ijazah, sementara Presiden merangkainya dengan konteks putusan hukum terkait syarat konstitusional. Keduanya adalah pernyataan resmi dari pihak masing-masing yang mencerminkan sudut pandang berbeda.
Pasca-pengunduran diri Gibran, konsentrasi pemerintah dan parlemen kini beralih pada mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan posisi Wakil Presiden kosong sejak 12 November 2026. Sesuai amanat Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR memiliki waktu maksimal 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan pengganti. MPR pun telah menjadwalkan rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB.
Agenda rapat yang melibatkan pimpinan fraksi dan kelompok DPD ini akan membahas jadwal sidang paripurna pemilihan Wakil Presiden, pengiriman surat permintaan kepada Presiden untuk mengajukan dua nama calon, pembentukan tim verifikasi persyaratan, hingga pembentukan tim ad hoc penyusun rancangan ketetapan MPR. Hingga Kamis malam, belum ada nama calon pengganti yang bocor ke publik. Presiden Prabowo yang akan mengusulkan dua nama, sementara MPR memiliki hak prerogatif untuk memilih satu di antaranya melalui sidang paripurna.
Di sisi lain, DPR memutuskan untuk membatalkan agenda pengumuman usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang sebelumnya direncanakan dalam rapat paripurna Kamis siang. Usulan yang sebelumnya digulirkan 120 anggota dari delapan fraksi dan berkaitan erat dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran itu kini kehilangan relevansi. Anggota DPR, Muhammad Khozin, menilai mundurnya Gibran membuat usulan HMP tidak lagi relevan untuk dilanjutkan. Meski demikian, pembatalan rapat paripurna ini tetap perlu dibedakan dari keputusan formal DPR yang secara khusus mencabut usulan tersebut secara kelembagaan.
Dengan pernyataan video Gibran pada Kamis malam, dua arus besar kini berjalan beriringan: penjelasan personal mantan Wakil Presiden soal alasannya mundur, dan langkah institusional lembaga negara untuk mengisi kekosongan jabatan. Semua mata kini tertuju pada rapat gabungan MPR Jumat siang besok, yang akan menjadi penentu langkah formal menuju pemilihan Wakil Presiden pengganti.
TABIR LENTERA NUSANTARA — Menyibak Fakta, Menjaga Negeri.
