Staf Kelurahan Kebraon Surabaya Mengaku Punya Relasi dengan Jenderal serta Fikser dan Kepala Dinas Pemkot
Surabaya — Seorang staf Kelurahan Kebraon, Surabaya, berinisial R, menjadi perbincangan hangat di lingkungan sekitar setelah dirinya mengaku memiliki banyak relasi dengan kalangan pejabat tinggi, mulai dari jenderal TNI-Polri hingga sejumlah kepala dinas di Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Pengakuan tersebut disampaikan R dalam beberapa kesempatan, baik ketika berbincang dengan rekan kerja maupun warga setempat. Menurut R, dirinya sering berinteraksi dengan tokoh-tokoh penting tersebut karena jaringan pertemanan yang sudah terjalin sejak lama.
“Banyak yang saya kenal, mulai dari jenderal sampai kepala dinas di Pemkot. Mereka itu teman lama, ada juga yang sering komunikasi,” ungkap R dalam obrolan santai bersama warga.
Pernyataan R itu menimbulkan beragam tanggapan. Sebagian rekan kerjanya menilai bahwa pengakuan tersebut wajar sebagai bentuk kebanggaan pribadi. Namun, ada pula yang menilai klaim tersebut masih perlu dibuktikan lebih jauh.
“Kalau memang benar, tentu itu sebuah kelebihan. Bisa jadi bermanfaat kalau ada program atau kerja sama dengan pemerintah kota. Tapi kami belum pernah melihat langsung kebenarannya,” ujar salah satu pegawai kelurahan yang enggan disebutkan namanya.
Sementara itu, warga sekitar Kebraon menilai bahwa pernyataan R sebaiknya ditanggapi dengan hati-hati. “Kalau memang punya kenalan pejabat tinggi, bagus. Asal tidak untuk kepentingan pribadi atau menakut-nakuti orang lain,” kata salah seorang tokoh masyarakat.
Keterhubungan dengan pejabat tinggi, jika memang benar adanya, bisa menjadi peluang positif bagi Kelurahan Kebraon. Dengan adanya akses komunikasi ke berbagai pihak, diharapkan dapat mempermudah koordinasi dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Baca juga!//Pengadilan negeri
Namun, sejumlah pihak juga mengingatkan agar klaim semacam ini tidak disalahgunakan. “Yang terpenting adalah integritas. Relasi dengan pejabat jangan sampai dijadikan alasan untuk hal-hal yang tidak sesuai aturan,” ujar seorang pengamat kebijakan publik di Surabaya.
Editor! Lutfi
