SURABAYA – Suasana rapat paripurna DPRD Kota Surabaya mendadak memanas usai sejumlah anggota dewan melakukan interupsi tajam menyikapi absennya Wali Kota Surabaya dalam agenda penting tersebut. Rapat yang seharusnya membahas hasil evaluasi APBD dan kebijakan fiskal tahun 2025 itu berubah menjadi forum kritik terbuka terhadap kebijakan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Interupsi pertama datang dari Imam, anggota DPRD dari Fraksi NasDem, yang mempertanyakan kondisi keuangan daerah serta transparansi utang pemerintah kota. Ia menyoroti berkurangnya transfer dana dari pusat sebesar Rp 730 miliar, serta utang daerah yang diproyeksikan mencapai Rp 1,5 triliun pada tahun 2025. Tak hanya itu, ia juga menyinggung beban bunga pinjaman sebesar Rp 513 miliar yang dinilai memberatkan fiskal daerah.
“Kami mempertanyakan ke mana arah kebijakan fiskal Pemkot Surabaya ini. Dana dari pusat berkurang, tapi utang justru meningkat. Ini harus dijelaskan ke publik,” tegas Imam di ruang rapat paripurna, Rabu (15/10/2025).
Fraksi Minta Kurangi Kegiatan Seremonial
Dalam kesempatan yang sama, Imam juga menyampaikan aspirasi gabungan dari Fraksi NasDem, Demokrat, dan PPP, yang menilai banyak kegiatan Pemkot masih bersifat seremonial dan tidak berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Ia meminta agar kegiatan tersebut dikurangi, bahkan jika perlu dihentikan sementara.
“Kalau sifatnya hanya seremonial, lebih baik dikurangi atau bahkan dihentikan saja. Fokuslah pada program yang menyentuh masyarakat secara nyata,” tambahnya.
Pinjaman ke Bank Jatim Belum Cair, Dewan Desak Transparansi
Hasil evaluasi APBD 2025 juga mengungkap bahwa pinjaman Pemkot Surabaya ke Bank Jatim hingga kini belum dicairkan. Menanggapi hal itu, para anggota dewan meminta agar proses pencairan pinjaman disampaikan secara terbuka kepada publik, termasuk melalui media sosial resmi Pemerintah Kota dan akun pribadi Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji (Cak Ji).
“Kami minta kalau nanti pinjaman itu cair, tolong ditampilkan di media sosial. Masyarakat berhak tahu akad pinjaman, bunga, serta skema pembayarannya,” ujar Imam.
Usulan Warga Tidak Direalisasi Selama Lima Tahun
Kritik lain yang mencuat dalam rapat tersebut adalah soal usulan warga yang disampaikan melalui anggota dewan, yang dinilai tidak pernah direalisasikan selama lima tahun terakhir. Imam menyebut, banyak anggota dewan merasa kecewa karena tidak ada penjelasan maupun tindak lanjut dari Pemkot Surabaya.
“Lima tahun kami menahan diri, tapi tidak ada realisasi. Kami berharap mulai tahun ini, usulan warga yang disampaikan lewat anggota dewan bisa ditampilkan di media sosialnya Cak Ji, agar publik tahu mana yang direalisasi dan mana yang tidak,” tandasnya.
Imam: Suara Fraksi, Pribadi
Meski disampaikan secara pribadi, Imam menegaskan bahwa kritik tersebut merupakan representasi dari Fraksi NasDem, Demokrat, dan PPP, yang sepakat untuk menyuarakan keresahan publik terhadap arah kebijakan Pemkot Surabaya.
“Protes ini bukan hanya dari saya pribadi, tapi juga mewakili Fraksi NasDem, PPP, dan Demokrat. Karena selama ini belum ada anggota dewan yang berani menyampaikan ini secara terbuka ke publik,” ungkap Imam.
Cak Ji Berjanji Sampaikan ke Wali Kota
Menanggapi berbagai interupsi tersebut, Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji (Cak Ji), yang hadir dalam rapat tersebut menyatakan akan menyampaikan seluruh pesan dan kritik fraksi kepada Wali Kota Surabaya. Ia juga mengapresiasi masukan dari para anggota dewan dan berjanji akan menindaklanjutinya secara konstruktif.
“Saya akan menyampaikan pesan dan aspirasi dari seluruh fraksi kepada Wali Kota. Semua masukan ini akan kami bahas lebih lanjut agar dapat menjadi bahan evaluasi,” ujar Cak Ji menutup rapat.
Rapat paripurna DPRD Surabaya kali ini menjadi sorotan publik karena memperlihatkan ketegangan antara legislatif dan eksekutif terkait transparansi dan tata kelola keuangan daerah. Absennya Wali Kota Surabaya dalam forum strategis tersebut semakin menambah tanda tanya besar di kalangan anggota dewan dan masyarakat.
Dengan desakan tiga fraksi besar — NasDem, Demokrat, dan PPP — publik kini menunggu langkah nyata Pemkot Surabaya dalam menjawab kritik tersebut, terutama mengenai utang daerah, transparansi keuangan, serta realisasi usulan warga yang selama ini dinilai mandek.
Editor.: amiril
Iklan Tabir Lentera Nusantara!
Dapatkan penawaran menarik hanya untuk Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini!
Hubungi Agen
