KUASA HUKUM KBS UANG CAIR KARENA PERMINTAAN PENGACARA M DIREKSI KLAIM SETOR DIVIDEN Rp5,04 MILIAR  Masbuhin Bantah Ada Dana Masuk Kantong Pribadi, Laporkan Dugaan Penipuan ke Polda Jatim  Pengacara M Tegaskan Tak Pernah Meminta Uang

Foto : Raden Destayoma A.P.A (Masbuhin and Partner), Moch Nahroni selaku Direktur Keuangan dan SDM, Masbuhin, Nurika Widyasanti selaku Direktur Operasional, Azzalia N.F.

SURABAYA – Tabir Lentera Nusantara

Kuasa hukum Badan Pengawas (Bawas), direksi, dan Kepala Departemen Keuangan PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) menyebut pencairan dana KBS bermula dari permintaan pengacara berinisial M yang diduga disertai janji menutup perkara. Namun, pengacara M membantah tudingan tersebut.

Managing Partner Masbuhin & Partners, Masbuhin, menyampaikan hal itu dalam konferensi pers menjelang pemeriksaan keempat kliennya sebagai saksi oleh penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kamis (19/11/2026).

Menurut Masbuhin, pencairan dana KBS harus dilihat sebagai hubungan sebab-akibat. Permintaan uang disebut sebagai penyebab, sedangkan pencairan kas perusahaan menjadi akibatnya. Namun, ia tidak merinci nominal, waktu permintaan, maupun bentuk janji yang dimaksud.

Data yang beredar menggambarkan tiga pola dugaan permintaan uang. Pertama, permintaan M diteruskan melalui S dan D yang disebut sebagai stafnya, kemudian perantara hingga sampai ke KBS, dengan kuitansi. Kedua, M diduga meminta langsung melalui perantara tanpa melalui staf dan tanpa kuitansi. Ketiga, S dan D diduga meminta langsung kepada KBS tanpa perantara, sedangkan keberadaan kuitansinya belum diketahui.

Masbuhin menyatakan, detail pola tersebut merupakan materi penyidikan sehingga dirinya tidak dapat memberikan komentar lebih jauh.

Ia menegaskan, pencairan dana bukan dilandasi keserakahan atau niat memperkaya diri, melainkan disebut terjadi dalam tekanan situasi krisis dan kekeliruan prosedur administratif demi menjaga stabilitas operasional kebun binatang.

“Tidak ada satu rupiah pun dari dana tersebut yang mengalir ke kantong pribadi maupun dinikmati oleh anggota Bawas, kedua direksi, maupun Kabag Keuangan,” tegasnya.

Masbuhin mengungkapkan, pihaknya telah mengirimkan pengaduan masyarakat (Dumas) ke Polda Jatim. Ia membuka kemungkinan adanya dugaan tindak pidana lain di luar perkara tipikor yang tengah ditangani Kejati Jatim, termasuk dugaan penipuan, penggelapan, serta pencatutan nama Korps Adhyaksa di Perak maupun Kejati Jatim.

Ia menyebut pihaknya meyakini informasi mengenai dugaan permintaan uang dan janji menutup perkara tersebut tidak benar. Meski demikian, Masbuhin menegaskan tidak ingin menghakimi pihak lain dan menyerahkan penanganannya kepada penyidik.

Di tengah perkara yang berjalan, Masbuhin juga menyoroti capaian kinerja kliennya selama periode 2025–2026. Ia mengklaim, jajaran Bawas dan dua direksi KBS berhasil menyetorkan dividen sebesar Rp.5.048.479.469 kepada Pemerintah Kota Surabaya sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut dia, capaian tersebut belum pernah terwujud dalam periode 2013–2024, ketika KBS disebut tidak menyetorkan keuntungan langsung ke kas daerah dalam jumlah serupa.

Masbuhin menilai setoran dividen itu menjadi bukti upaya menyehatkan perusahaan, meningkatkan pelayanan publik, serta menjamin kesejahteraan satwa di KBS. Namun, klaim prestasi tersebut disampaikan sebagai pembelaan atas kinerja para kliennya di tengah proses hukum yang masih berjalan.

Sementara itu, pengacara M membantah tudingan bahwa dirinya pernah meminta uang kepada pihak KBS.

“Ndak pernah minta apa pun,” ujar M saat dikonfirmasi.

Perbedaan keterangan kedua pihak tersebut kini menjadi bagian dari polemik yang perlu diuji melalui proses penyidikan. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan hingga fakta dan pertanggungjawaban hukum masing-masing pihak terungkap.

Penulis: Bgs/sul Editor: MT.SARI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

↑ Top