KEPALA DLH JATIM : Nur Kholis Jadi Tersangka Dugaan Koruspsi Pungli Izin ESDM dan Diduga Terima Rp 687,5 Juta. 

Kepala DLH Jatim yang juga mantan Kepala Dinas ESDM Jatim, Nur Kholis, ditahan Kejati Jatim terkait dugaan korupsi pungli perizinan, Senin (16/11/2026).

SURABAYA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim, Nur Kholis, sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar (pungli) perizinan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim. Total tersangka dalam perkara ini bertambah menjadi lima orang.

Nur Kholis merupakan Kepala Dinas ESDM Jatim periode Januari hingga 31 Agustus 2024. Ia diduga memerintahkan pejabat di Bidang Pertambangan serta Bidang Geologi dan Air Tanah untuk meminta uang kepada pemohon izin di luar ketentuan resmi.

Aspidsus Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, mengatakan penetapan tersangka tersebut merupakan hasil pengembangan penyidikan terhadap empat tersangka sebelumnya. Pengumuman disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Kejati Jatim, Senin (16/11/2026).

Penyidik menemukan dugaan pungli terhadap tujuh pemohon izin di Bidang Pertambangan dengan total Rp.1,105 miliar. Sementara di Bidang Geologi dan Air Tanah, pungutan diduga dilakukan terhadap 28 pemohon izin selama Maret hingga September 2024, dengan nilai Rp.133,5 juta.

“Sehingga total keseluruhan jumlah punglinya adalah senilai Rp.1.238.500.000,” ujar Punia.

Dari total tersebut, Nur Kholis diduga menerima bagian sebesar Rp.687,5 juta. Rinciannya, Rp.552,5 juta dari Bidang Pertambangan dan Rp.135 juta dari Bidang Geologi dan Air Tanah.

Dalam perkara ini, penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai Rp.615 juta dan emas batangan seberat 50 gram. Penyitaan uang tunai dilakukan pada 11 Agustus 2026 dan telah memperoleh penetapan izin penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.

Sebelum Nur Kholis, Kejati Jatim telah menetapkan AM, Kepala Dinas ESDM Jatim periode Agustus 2024 hingga 2026; OS, Kepala Bidang Pertambangan; H, Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah; serta ED, Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah. Tiga dari empat tersangka tersebut telah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, sedangkan OS diketahui telah meninggal dunia.

Nur Kholis disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Penyidik juga menerapkan sangkaan alternatif Pasal 12 huruf B UU Tipikor juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023, atau Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 20 undang-undang yang sama serta UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, Nur Kholis langsung ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026. Ia dititipkan di Cabang Rutan Kelas I Surabaya pada Kejati Jatim.

Penetapan tersangka ini menambah sorotan terhadap dugaan praktik pungli dalam proses perizinan sektor ESDM Jatim. Penyidikan masih menjadi dasar untuk mengungkap peran masing-masing pihak dan memastikan pertanggungjawaban hukum dalam perkara tersebut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulis: (Bgs/sul) Editor: Taufiq

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

↑ Top