Kejati Jatim Tahan Empat Tersangka Korupsi KBS, Fiktif Jasa Hukum Bikin Negara Rugi Rp3,27 Miliar

Modus operandi yang diungkap penyidik cukup mengejutkan. Berdalih ingin menutup perkara hukum, sekelompok petinggi Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) justru menguras kas perusahaan hingga miliaran rupiah, lalu menutupinya dengan dokumen kerja sama fiktif. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pun bergerak cepat, menahan empat tersangka.

SURABAYA — Pusaran dugaan korupsi di tubuh Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) memasuki babak baru. Setelah melalui proses penyelidikan intensif, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur resmi menetapkan dan menahan empat tersangka terkait penyelewengan pengelolaan keuangan perusahaan pada tahun anggaran 2025–2026. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, praktik tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp3.270.559.452.

Keempat tersangka yang kini mendekam di tahanan berasal dari berbagai unsur. Mereka adalah MN selaku Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS, NW selaku Direktur Operasional dan Umum, EES yang menjabat sebagai anggota Badan Pengawas, serta MM, seorang advokat yang diduga memainkan peran kunci dalam transaksi tersebut. Penetapan status hukum ini diumumkan langsung oleh Aspidsus Kejati Jatim, Dr. IG Punia Atmaja NR, dalam konferensi pers di Surabaya, Kamis (19/11/2026).

Dari paparan penyidik, akar persoalan ini bermula pada Februari 2025. Saat itu, direksi dan sejumlah karyawan PDTS KBS menerima panggilan dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak untuk dimintai keterangan terkait pengaduan dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant. Merasa terdesak, NW dan MN kemudian meminta EES untuk mencarikan seorang advokat guna membantu mereka menghadapi proses hukum tersebut. EES pun mempertemukan mereka dengan MM.

Di sinilah transaksi bernuansa suap dan pemerasan itu bermula. Penyidik mengungkap bahwa MM diduga meminta lawyer fee sebesar Rp100 juta dan dana Rp500 juta yang diklaim untuk mengupayakan penutupan perkara. Dana tersebut dikeluarkan dari kas perusahaan dan diserahkan melalui EES kepada MM. Namun, fakta penyidikan membuktikan uang ratusan juta itu tidak pernah diterima oleh penyidik di Kejari Tanjung Perak.

Alih-alih berhenti, pola permintaan dana yang sama kembali terulang pada April 2025. Saat direksi dan Badan Pengawas PDTS KBS menjalani pemeriksaan di Kejati Jatim terkait dugaan pengelolaan keuangan periode 2013–2024, MM disebut kembali meminta lawyer fee Rp100 juta dan dana pengurusan perkara sebesar Rp995 juta. Total uang kas perusahaan yang akhirnya dikucurkan untuk memenuhi permintaan-permintaan tersebut mencapai Rp2,41 miliar. Lagi-lagi, dana itu tidak pernah sampai ke tangan penyidik, dan proses pemeriksaan hukum di Kejati tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran kas yang sudah terlanjur mengucur, para tersangka diduga kuat melakukan rekayasa dokumen. Penyidik menemukan adanya laporan tinjauan Standar Operasional Prosedur (SOP), Perjanjian Kerja Sama (PKS), serta kuitansi honorarium konsultan hukum yang diduga kuat fiktif atau tidak sesuai dengan kenyataan. Dokumen-dokumen ini sengaja dibuat untuk menciptakan seolah-olah pengeluaran kas Rp2,41 miliar tersebut merupakan kegiatan perusahaan yang sah dan legal.

Tidak hanya berhenti di situ, penyidik juga menemukan adanya pengeluaran kas yang sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yakni sebesar Rp707.775.022 pada 2025 dan Rp152.784.430 pada 2026. Dana tersebut awalnya diklaim untuk kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), Tunjangan Hari Raya (THR), serta honorarium. Akumulasi dari seluruh penyimpangan inilah yang kemudian memicu temuan audit BPKP tertanggal 11 November 2026.

Akibat perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan Pasal 603 sebagai dakwaan primair dan Pasal 604 sebagai dakwaan subsidiair, juncto Pasal 20 huruf a atau c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyidik resmi menahan mereka selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 19 November hingga 8 Desember 2026, di Cabang Rumah Tahanan Kejati Jatim.

Menariknya, sebelum penetapan tersangka ini, kuasa hukum PDTS KBS, Masbuhin, pada 18 November sempat menyatakan bahwa proses perkara berjalan normal dan menegaskan tidak ada permintaan uang dari pihak kejaksaan maupun pihak luar. Namun, temuan penyidik justru membuktikan adanya aliran dana yang dikemas secara sistematis untuk memoles pengeluaran ilegal tersebut. Hingga berita ini disusun, tanggapan langsung dari kuasa hukum masing-masing tersangka pasca-penahanan belum diperoleh. Penyidik memastikan akan terus mendalami kasus ini untuk menuntaskan pertanggungjawaban hukum, sembari tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

TABIR LENTERA NUSANTARA — Menyibak Fakta, Menjaga Negeri.

Penulis: Edy/BgsEditor: MT.SARI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

↑ Top