Proyek Pengendali Banjir Surabaya Dikebut Miliaran Anggaran Pengadaan dan Efektivitas Sistem Jadi Sorotan

Pemerintah Kota Surabaya menargetkan pembangunan rumah pompa dan saluran drainase rampung pada pertengahan November 2026. Namun, data pengadaan yang mencatat puluhan miliar rupiah memunculkan pertanyaan mendasar: apakah percepatan fisik ini akan diikuti oleh optimalisasi sistem dan transparansi anggaran

SURABAYA — Menjelang puncak musim hujan, Pemerintah Kota Surabaya tengah memacu penyelesaian berbagai proyek pengendalian banjir. Progres pekerjaan secara keseluruhan disebut telah menyentuh angka 90 persen, dengan target penyelesaian pada pertengahan November 2026. Pembangunan infrastruktur ini mencakup rumah pompa dan saluran drainase di sejumlah kawasan prioritas yang selama ini menjadi langganan genangan, seperti Tanjungsari, Simokalangan, Simorejo, Margorejo, Jemursari, dan Nginden Jangkungan.

Di balik upaya percepatan tersebut, penelusuran data pengadaan melalui portal LPSE dan INAPROC mengungkap besarnya alokasi anggaran yang digelontorkan. Sejumlah paket pembangunan rumah pompa dan saluran tercatat memiliki pagu anggaran yang signifikan. Salah satunya adalah paket pembangunan rumah pompa dan saluran Nginden Bethany (kode tender 10115082000) dengan pagu APBD 2026 mencapai Rp66.795.870.600. Proses pascakualifikasi paket ini tercatat berlangsung pada Februari hingga Maret 2026.

Paket besar lainnya adalah pembangunan rumah pompa Panjang Jiwo beserta saluran Jalan Raya Panjang Jiwo Permai (kode tender 10123471000). Paket ini memiliki pagu Rp39.685.962.496 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp35.471.495.312. Selain itu, terdapat paket pembangunan rumah pompa Boezem Tanjungsari dengan pagu Rp13.001.741.159 (HPS Rp12.290.775.096), pembangunan Rumah Pompa Ketintang dengan pagu Rp3.510.870.580, serta kelengkapan Rumah Pompa Rungkut Menanggal Harapan senilai Rp4.460.521.047. Seluruh paket tersebut berada di bawah lingkup Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya.

Namun, dalam perspektif administrasi pengadaan barang dan jasa, angka puluhan miliar tersebut merupakan batas pagu perencanaan dan HPS, bukan nilai kontrak final atau jumlah uang yang telah dibayarkan. Untuk menilai kewajaran biaya dan akuntabilitas fiskal, publik memerlukan pembukaan dokumen hasil pemilihan penyedia, nilai kontrak, adendum (jika ada), serta realisasi pembayaran. Tanpa pencocokan dokumen yang teliti, penjumlahan pagu antar paket tidak bisa langsung disimpulkan sebagai total belanja riil program pengendalian banjir.

Pertanyaan krusial juga menyelimuti aspek teknis operasional. Mencapai progres fisik 90 persen pada pembangunan rumah pompa belum menjamin kawasan tersebut otomatis bebas genangan. Keberhasilan sistem drainase sangat bergantung pada konektivitas hilir. Air dari permukiman harus benar-benar bisa mengalir melalui saluran pengumpul, masuk ke boezem, dan dibuang ke sungai atau laut. Jika penyambungan saluran belum tuntas atau kapasitas tampung tidak memadai, pompa berkapasitas besar pun tidak akan bekerja optimal.

Kondisi alam turut menjadi variabel yang tidak bisa diabaikan. Pemkot sebelumnya mengakui bahwa hujan deras yang turun bersamaan dengan proses konstruksi, ditambah fenomena pasang air laut, dapat memperlambat pembuangan air. Oleh karena itu, uji operasional dan pemeriksaan konektivitas antar-saluran menjadi tahapan yang wajib dilakukan sebelum sistem dinyatakan siap. Pengujian ini harus dibuktikan saat curah hujan tinggi, bukan sekadar saat cuaca cerah.

Selain menyoroti kesiapan infrastruktur, dampak pembangunan terhadap aktivitas warga juga perlu menjadi perhatian. Pekerjaan drainase di lebih dari 100 titik di Surabaya berimplikasi pada penggalian, penutupan ruas jalan, serta terganggunya akses usaha dan permukiman. Percepatan target penyelesaian pada November harus dibarengi dengan komitmen pemulihan area kerja. Penataan kembali badan jalan, pembersihan sisa material, dan jaminan keselamatan lalu lintas di sekitar proyek adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah yang tidak boleh terabaikan demi mengejar tenggat waktu.

Hingga berita ini disusun, informasi yang terhimpun baru sebatas pagu anggaran dan status tender dari sistem pengadaan. Nilai kontrak final, nama penyedia, serta laporan hasil pengujian fisik belum dapat dipastikan. Tabir Nusantara membuka ruang hak jawab kepada DSDABM Kota Surabaya dan pihak-pihak terkait untuk membeberkan hasil audit, realisasi anggaran, dan hasil uji fungsi sistem drainase. Pada akhirnya, indikator keberhasilan proyek senilai miliaran rupiah ini tidak diukur dari persentase progres semata, melainkan dari seberapa kering kaki warga Surabaya saat hujan turun.

TABIR LENTERA NUSANTARA — Menyibak Fakta, Menjaga Negeri.

Penulis: Edy/SenEditor: MT.SARI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

↑ Top