SURABAYA – Dana Kelurahan (Dakel) Surabaya tahun 2025 sebesar Rp509 miliar seharusnya menjadi solusi transformatif bagi pembangunan tingkat akar rumput, meliputi gang sempit, RT, RW, dan komunitas yang selama ini kerap terpinggirkan. Namun, hasil kajian ilmiah dan analisis ekonomi yang dilakukan oleh Matsari mengungkapkan bahwa potensi besar tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Artikel ini memaparkan temuan kajian tersebut sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan konkret agar Dakel memberikan dampak sosial-ekonomi nyata bagi masyarakat.
Disparitas Antara Alokasi Besar dan Capaian Hasil
Secara makro, alokasi ratusan miliar rupiah kepada 154 kelurahan seharusnya membuka peluang intervensi berdampak luas. Teori ekonomi publik menyatakan bahwa transfer fiskal ke unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya karena identifikasi kebutuhan riil menjadi lebih akurat. Namun, temuan kajian Matsari menunjukkan pola mengkhawatirkan: mayoritas anggaran terserap untuk pekerjaan fisik berskala kecil seperti paving, saluran air, dan program permakanan, sementara investasi produktif yang mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga masih sangat terbatas.
Analisis biaya-manfaat terhadap sejumlah paket proyek tingkat kelurahan mengindikasikan bahwa pembangunan fisik tanpa pendampingan pemberdayaan hanya menghasilkan output jangka pendek berupa meter paving dan titik drainase, bukan outcome jangka panjang seperti peningkatan pendapatan, keberlanjutan usaha mikro, atau penurunan pengangguran. Dengan kata lain, nilai sosial ekonomi dari setiap rupiah yang dibelanjakan tampak rendah apabila tidak disertai upaya peningkatan kapasitas dan akses pasar.
Temuan Utama Kajian Matsari
Menggunakan metode campuran yang menggabungkan data kuantitatif anggaran dan realisasi serta wawancara mendalam dengan lurah, pengurus RT/RW, pelaku UMKM, dan perwakilan warga, kajian Matsari mengidentifikasi empat temuan kunci.
Pertama, terdapat kesenjangan signifikan dalam alokasi anggaran. Di sejumlah kelurahan, proporsi dana untuk permakanan dan proyek fisik mencapai 30 hingga 70 persen dari total Dakel lokal, sedangkan porsi untuk program pemberdayaan seperti pelatihan, modal UMKM, dan koperasi sangat bervariasi dan kerap di bawah 20 persen.
Kedua, kapasitas aparatur kelurahan masih rendah. Banyak lurah dan staf kelurahan belum memiliki pengetahuan praktis untuk menyusun proposal pemberdayaan berbasis pasar, melakukan pengadaan sesuai regulasi, atau memantau kualitas pekerjaan teknis.
Ketiga, mekanisme pengawasan cenderung reaktif dan lambat. Kasus Kelurahan Kebraon, di mana warga melaporkan dugaan penyimpangan namun harus menunggu respons berbulan-bulan, menjadi ilustrasi nyata persoalan ini.
Keempat, meskipun demikian, terdapat kantong-kantong keberhasilan yang menunjukkan model baik, seperti koperasi rintisan yang meningkatkan akses bahan pokok, komunitas usaha kue yang menyerap puluhan tenaga kerja, atau program padat karya terintegrasi dengan layanan sosial. Sayangnya, praktik-praktik ini masih berskala kecil dan belum diadopsi secara luas.
Secara ringkas, kajian Matsari menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan anggaran, melainkan pada desain kebijakan, kapasitas implementasi, dan mekanisme kontrol yang belum memadai.
Perspektif Ekonomi: Pentingnya Orientasi pada Outcome
Dari sudut pandang analisis ekonomi, pemerintah daerah perlu beralih dari logika input-output yang mengukur berapa banyak paving terpasang, menuju logika outcome-impact yang menilai apakah pendapatan rumah tangga meningkat dan apakah kemiskinan lokal berkurang. Investasi pada modal manusia melalui pelatihan, akses modal, dan fasilitasi pasar, serta penguatan jaringan ekonomi lokal seperti koperasi dan pasar bersama, umumnya menghasilkan efek pengganda yang lebih tinggi dibandingkan belanja fisik yang hanya dilakukan sekali tanpa pemeliharaan atau pemanfaatan berkelanjutan.
Kajian ekonomi Matsari merekomendasikan penetapan indikator kinerja kunci yang mengukur outcome, seperti persentase rumah tangga yang melaporkan peningkatan pendapatan dalam 12 bulan, jumlah UMKM yang bertahan satu tahun setelah mendapat dukungan, dan rasio tenaga kerja lokal yang terserap oleh proyek Dakel. Indikator-indikator tersebut memungkinkan evaluasi kebijakan yang lebih bermakna dan terukur.
Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti
Berdasarkan kajian ilmiah dan analisis ekonomi, Matsari merumuskan enam rekomendasi kebijakan praktis yang dapat diadopsi oleh Pemerintah Kota Surabaya, DPRD, Inspektorat, dan mitra masyarakat.
Pertama, menetapkan porsi anggaran minimum 30 hingga 40 persen untuk pemberdayaan produktif dengan merevisi Peraturan Walikota atau petunjuk teknis internal agar terdapat komitmen proporsional bagi program inkubasi UMKM, pelatihan kewirausahaan, dana bergulir, dan pembentukan koperasi.
Kedua, mendirikan Akademi Kelurahan yang menyediakan pelatihan modular dan pendampingan langsung di lapangan. Materi pelatihan mencakup perencanaan partisipatif, literasi keuangan, pengadaan sederhana, dan pemanfaatan e-budgeting, yang dilanjutkan dengan coaching on-the-job.
Ketiga, mereformasi sistem e-budgeting dengan menambahkan modul publik dan mekanisme umpan balik warga. Publikasi ringkasan paket proyek, rencana anggaran biaya, foto progres, serta fungsi pelaporan dengan standar waktu tanggapan yang jelas akan memberikan alat kepada warga untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan program.
Keempat, menerapkan audit berbasis risiko dan penguatan audit sosial dengan menggunakan indikator “bendera merah” seperti perubahan entri e-budgeting menjelang pembayaran, pola kontraktor berulang, dan penyerapan rendah sebagai prioritas audit Inspektorat. Selain itu, kelompok warga melalui LPMK perlu difasilitasi untuk melakukan audit sosial sederhana.
Kelima, melaksanakan evaluasi longitudinal selama dua hingga tiga tahun melalui studi terkontrol pada beberapa kelurahan untuk mengukur dampak pemberdayaan yang didanai Dakel terhadap pendapatan, ketahanan ekonomi, dan indikator sosial.
Keenam, memberikan insentif bagi kelurahan berprestasi berupa akses dana tambahan dan bantuan teknis kepada kelurahan yang berhasil meningkatkan indikator outcome.
Peran Seluruh Pemangku Kepentingan
Reformasi Dakel memerlukan sinergi antara berbagai pihak. Walikota dan organisasi perangkat daerah bertanggung jawab menyusun regulasi dan standar operasional prosedur yang jelas. DPRD perlu mengawasi dengan fokus pada pencapaian outcome. Inspektorat menerapkan audit modern berbasis data. Akademisi dan lembaga swadaya masyarakat menyediakan bukti empiris dan program pelatihan. Sementara itu, masyarakat melalui LPMK dan RT/RW harus diberi akses nyata untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengawasan.
Kajian ilmiah dan ekonomi oleh Matsari menegaskan satu prinsip mendasar: uang publik harus kembali sebagai manfaat nyata untuk warga. Apabila Rp509 miliar hanya menghasilkan deretan proyek fisik yang cepat pudar nilainya, maka terlewatkan kesempatan bersejarah untuk mengangkat kapasitas ekonomi masyarakat tingkat kampung.
Dari Janji Menuju Bukti
Dana Kelurahan bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut legitimasi publik dan keadilan distribusi. Kepatuhan pada prosedur tidak cukup apabila tidak diikuti oleh dampak nyata. Warga Surabaya berhak menuntut bukti, bukan sekadar janji. Dengan menerapkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti ilmiah dan analisis ekonomi, Dakel dapat bertransformasi dari papan proyek menjadi instrumen perubahan sosial-ekonomi yang memberikan harapan konkret bagi lapisan masyarakat paling rentan.
Tulisan ini disusun oleh Matsari berdasarkan kajian ilmiah dan analisis ekonomi terhadap pelaksanaan Dana Kelurahan Surabaya 2024 hingga 2025. Kajian menggunakan data anggaran, studi lapangan, dan wawancara kualitatif sebagai dasar rekomendasi kebijakan.
Editor: Bgs
