Surabaya — Suasana di kawasan Akademi Basket CLS, Ngagel, Surabaya, mendadak gayeng pada Rabu (26/11) siang. Wakil Walikota Surabaya, Armuji, atau yang akrab disapa Cak Ji, langsung oncat ke lokasi setelah menerima laporan panas dari warga terkait polemik penarikan uang parkir di area tersebut. Masalah ini bermula dari keluhan seorang wali murid bernama Jimmy yang kaget karena mendadak dimintai uang parkir saat mengantar anaknya latihan, padahal biasanya gratis. Ketegangan sempat terjadi antara wali murid dengan petugas keamanan setempat, Richard, yang memicu dugaan adanya praktik pungutan liar alias pungli di fasilitas olahraga tersebut.
Turunnya Cak Ji ke lapangan ini bukan sekadar cangkruk, melainkan langkah cepat untuk mendinginkan suasana sekaligus memverifikasi fakta. Di lokasi, Richard si petugas keamanan berdalih bahwa pungutan itu sifatnya sukarela atau seikhlasnya, demi menata kendaraan yang kerap semrawut. “Warga perumahan sudah banyak komplain, Pak. Macet kalau tidak diatur. Saya ini cuma menjalankan tata tertib, tidak memaksa,” ujar Richard membela diri saat dicecar pertanyaan. Namun, alasan “sukarela” ini justru bikin rancu di lapangan dan memancing emosi wali murid karena tidak ada sosialisasi maupun legalitas yang jelas.
Melihat situasi yang mbulet ini, Cak Ji langsung mengambil peran sebagai penengah. Dengan gaya Suroboyoan yang khas tapi tegas, ia menegur manajemen agar tidak salah kaprah dalam mengelola fasilitas umum, apalagi mencampuradukkan tugas keamanan dengan juru parkir. “Security iku tugase jogo keamanan, ojo ngerangkap dadi tukang parkir sambil nyekel duit. Lak bahaya ta, engkok dikira pungli,” tegur Cak Ji kepada pihak pengelola yang diwakili oleh Pak Noto. Ia menekankan bahwa niat baik menata lalu lintas tidak boleh menabrak aturan main yang berlaku di Kota Pahlawan.
Dalam mediasi tersebut, Cak Ji memberikan edukasi penting mengenai Peraturan Daerah (Perda) tentang retribusi dan pajak daerah. Ia menjelaskan perbedaan mendasar antara parkir tepi jalan umum dengan “Parkir Halaman”. Karena lokasi CLS berada di area properti sendiri, maka skema yang wajib dipakai adalah Parkir Halaman. Solusinya sederhana tapi mengikat secara hukum: pengelola wajib mendaftarkan area tersebut ke Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah), menggunakan karcis resmi yang ada porporasinya, dan menyetorkan pajak ke negara.
“Ojo wedi pajak! (Jangan takut pajak!). Masak warga Surabaya takut bayar pajak? Kalau ini didaftarkan resmi jadi Parkir Halaman, pajaknya cuma 10 persen. Itu uangnya masuk ke negara, sampeyan tenang, warga senang, wali murid juga tidak curiga karena ada karcis resminya,” tegas politisi senior PDIP tersebut. Narasi ini meluruskan kekeliruan bahwa menarik uang parkir di lahan sendiri itu dilarang; boleh dilakukan asalkan jalurnya legal dan tidak ngawur tanpa tiket resmi.
Pihak manajemen CLS, melalui Pak Noto, akhirnya legowo dan menerima arahan tersebut demi kebaikan bersama. Mereka mengakui bahwa penarikan dana itu awalnya murni inisiatif sosial untuk membayar tenaga pengatur jalan agar tidak diprotes warga perumahan sekitar (RT/RW) akibat kemacetan. “Siap Pak, kami akan segera urus ke Dispenda biar semuanya tertib,” ujar Pak Noto menyanggupi. Sidak pun berakhir adem, dengan kesepakatan bahwa ketertiban lingkungan harus berjalan beriringan dengan kepatuhan administrasi, biar tidak ada lagi drama “parkir liar” di kemudian hari.
EDITOR
