Surabaya – Proyek Dana Kelurahan (Dakel) di kawasan Peneleh 5, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Surabaya, menuai sorotan tajam dari warga. Pekerjaan yang seharusnya menjadi sarana peningkatan infrastruktur lingkungan ini justru dinilai tidak teratur dan jauh dari spesifikasi yang ditetapkan.
Sejumlah warga yang tidak mau menyebutkan namanya” menilai pelaksana lapangan dan konsultan pengawas tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Mereka menyoroti kualitas pengerjaan yang terlihat amburadul, seperti susunan material yang tidak rapi, penutup Uditch permukaan pekerjaan yang tidak rata,alias banyak yang pecah.terutama minimnya pengawasan di lapangan. “Kalau dibiarkan, hasilnya tidak akan bertahan lama. Ini uang rakyat, seharusnya dikerjakan dengan baik,” ujar seorang warga setempat yang enggan disebut namanya, Kamis (18/9/2025).
Kritik tak berhenti di situ. Upaya konfirmasi kepada Lurah Peneleh terkait dugaan kelalaian pengawasan juga menemui jalan buntu. Saat dihubungi melalui pesan WhatsApp dan telepon, yang bersangkutan tidak merespons. Warga menilai sikap diam lurah mencerminkan ketidakpedulian dan di duga tidak mempunyai wawasan kebangsaan, yang mengutamakan saling menghormati.sebaliknya tutup mata.
Arif sebagai pemerhati tata kota, menilai sikap pejabat yang enggan memberikan klarifikasi berpotensi melanggar prinsip keterbukaan informasi publik. “Lurah memiliki kewajiban moral dan administratif untuk menanggapi pertanyaan masyarakat maupun media, terutama terkait penggunaan anggaran negara,” bebernya.
Proyek Dakel sendiri merupakan program Pemerintah Kota Surabaya yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mempercepat pembangunan di tingkat kelurahan. Tujuannya meningkatkan kualitas lingkungan, seperti perbaikan jalan, saluran air, dan fasilitas umum lain, dengan pengawasan ketat dari konsultan serta aparatur kelurahan.
Namun, kondisi di Peneleh 5 menunjukkan lemahnya implementasi. Warga mendesak Dinas terkait di Pemerintah Kota Surabaya segera turun tangan melakukan audit lapangan. Mereka juga meminta Inspektorat Kota untuk menindak tegas jika ditemukan pelanggaran prosedur atau penyimpangan anggaran.
“Kalau tidak ada tindakan, ini bisa jadi preseden buruk. Program Dakel harus memberi manfaat nyata, bukan sekadar formalitas proyek,” tambah Arif.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kelurahan Peneleh belum memberikan keterangan resmi. Pemerintah kota diharapkan segera menindaklanjuti laporan masyarakat agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan Dana Kelurahan tetap terjaga dan kualitas pembangunan tidak dirugikan.
Editor! Lutfi
EDITOR
Iklan Harian Radar!
Dapatkan penawaran menarik hanya untuk Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini!
Hubungi Agen
