Ditulis pada: 2 Februari 2026 | 20:34:46
BOGOR, tabirlenteranusantara.com – Pemerintah menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin (2/2/2026). Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah pada tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Rakornas dihadiri 4.011 peserta dari berbagai unsur pemerintahan. Hadir jajaran menteri Kabinet Merah Putih, 38 gubernur, para bupati dan wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kehadiran lintas level ini menegaskan komitmen pemerintah membangun keselarasan kebijakan nasional hingga daerah.
Sejak awal, pemerintah menempatkan Rakornas sebagai ruang konsolidasi strategis. Forum ini tidak hanya membahas arah kebijakan, tetapi juga menekankan kesiapan implementasi di lapangan.
Fokus Sinkronisasi RPJMN dan Asta Cita
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Rakornas 2026 menjadi bagian penting dari penguatan pelaksanaan RPJMN pada tahun kedua. Pemerintah, menurutnya, ingin memastikan seluruh daerah memahami arah kebijakan nasional secara utuh dan menjalankannya secara konsisten.
Selain itu, pemerintah menempatkan Asta Cita sebagai kerangka utama pembangunan. Karena itu, pembahasan Rakornas diarahkan pada penyelarasan program kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
Melalui forum ini, pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kemampuan daerah menerjemahkan kebijakan pusat secara tepat. Oleh sebab itu, koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah menjadi perhatian utama.
Modernisasi Sektor Maritim Jadi Prioritas
Salah satu agenda strategis Rakornas adalah modernisasi sektor maritim. Pemerintah menetapkan target pengembangan 12 juta kampung nelayan melalui Program Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini dirancang untuk memperkuat ekonomi pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Dalam paparannya, pemerintah menjelaskan bahwa program tersebut mencakup pembangunan dermaga kecil, pabrik es, dan gudang pendingin. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan kapal penangkap ikan berukuran 5 hingga 30 gross tonnage (GT) sesuai kebutuhan daerah.
Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap rantai produksi dan distribusi hasil laut menjadi lebih efisien. Dengan demikian, nilai tambah ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir.
Penguatan SDM Lewat Program Sekolah Rakyat
Selain sektor maritim, Rakornas juga membahas pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah melaporkan bahwa Program Sekolah Rakyat telah beroperasi di 166 lokasi yang tersebar di 131 kabupaten dan kota.
Program ini menggunakan sistem pendidikan berasrama. Pemerintah merancangnya untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah ingin memastikan pemerataan kualitas sumber daya manusia di seluruh wilayah.
Dengan penguatan pendidikan, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas manusia sebagai fondasi jangka panjang.
Penyesuaian Dana Bagi Hasil Jadi Sorotan Daerah
Isu keuangan daerah menjadi pembahasan krusial dalam Rakornas 2026. Pemerintah menetapkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dalam APBN 2026 sebesar Rp58,5 triliun. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan pagu APBN 2025 yang mencapai Rp192,2 triliun.
Penyesuaian tersebut berdampak langsung pada pendapatan transfer sejumlah daerah. Berdasarkan laporan keuangan daerah, Kabupaten Blora mencatat penurunan pendapatan transfer dengan selisih Rp362,29 miliar dibandingkan tahun anggaran sebelumnya.
Melalui Rakornas, pemerintah pusat menjelaskan dasar kebijakan fiskal tersebut. Pemerintah juga membuka ruang dialog agar daerah dapat menyesuaikan perencanaan anggaran secara lebih realistis dan terukur.
Pengawalan Hukum Program Strategis Nasional
Rakornas 2026 turut menghadirkan jajaran pimpinan Polri, Kejaksaan Agung, TNI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kehadiran unsur penegak hukum ini bertujuan memperkuat pengawalan terhadap pelaksanaan program strategis nasional.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menekankan pentingnya pencegahan korupsi sejak tahap perencanaan. Menurutnya, akuntabilitas anggaran harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan dan program pemerintah.
Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa pimpinan instansi pemerintah dan BUMN wajib bertanggung jawab secara hukum apabila terbukti melanggar regulasi. Penegasan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak mentoleransi penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan publik.
Penegasan Sinkronisasi Pusat dan Daerah
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menutup rangkaian Rakornas pada Senin sore. Dalam penutupannya, Wakil Presiden menekankan bahwa seluruh visi dan program pembangunan daerah harus selaras dengan arah kebijakan nasional.
Ia menegaskan pentingnya menghapus ego sektoral agar pembangunan berjalan terpadu. Menurutnya, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci agar program prioritas nasional dapat dirasakan manfaatnya secara merata.
Dengan berakhirnya Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, pemerintah berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama. Keselarasan kebijakan ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan nasional secara berkelanjutan.
EDITOR
