Kesiapsiagaan Siklon Tropis dan Mitigasi Banjir Berbasis Risiko

[DITULIS PADA: 9 Desember 2025]

Surabaya — Pada akhir tahun 2025, pakar mitigasi kebencanaan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menegaskan perlunya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman siklon tropis di Samudera Hindia dan penanganan banjir berbasis zona risiko. Dalam sejumlah agenda diskusi dan pemaparan publik, Dr Amien Widodo menilai penguatan kapasitas masyarakat serta perbedaan karakter risiko menjadi faktor penentu keselamatan dan efektivitas penanganan di lapangan.

Dalam pemaparan kepada publik, Amien menjelaskan bahwa peringatan potensi siklon tropis yang muncul di wilayah selatan Indonesia harus dijadikan dasar langkah mitigasi sejak awal. Siklon yang membawa hujan ekstrem sebelumnya dikaitkan dengan kejadian banjir bandang dan longsor yang menyebabkan kerusakan fasilitas umum, pemukiman, hingga terisolasinya sejumlah desa. Menurut keterangannya, kondisi topografi bergunung hingga kerusakan hutan memperbesar risiko tanah menjadi tidak stabil.

Menurut keterangan Amien, kesalahan penanganan kerap terjadi karena mitigasi diterapkan secara umum tanpa memahami karakter wilayah terdampak. Ia menegaskan bahwa zona yang rawan banjir bandang tidak dapat disamakan dengan kawasan yang hanya mengalami genangan air berulang dengan kecepatan arus rendah. Penjelasan tersebut disampaikan pada kegiatan diskusi akademik mengenai pemutakhiran peta risiko kebencanaan.

Dalam penyampaiannya, Amien menjelaskan bahwa risiko banjir dihitung melalui sejumlah variabel. Kedalaman air, kecepatan arus, kualitas air, dan durasi genangan menurutnya menjadi indikator penting terhadap keselamatan dan dampaknya pada bangunan maupun kendaraan. Ia juga menegaskan bahwa material terseret arus seperti kayu gelondongan, batu, hingga lumpur tebal dapat meningkatkan tingkat bahaya.

Berdasarkan ketentuan umum penilaian risiko bencana, pemetaan wilayah terdampak, klasifikasi tingkat bahaya, dan analisis teknis menjadi dasar penyusunan peringatan dan langkah penanganan lanjutan. Regulasi tersebut pada umumnya digunakan lembaga penanggulangan bencana untuk menetapkan kondisi darurat serta menetapkan tindakan terstruktur di daerah risiko tinggi.

Menurut keterangan dalam forum yang sama, parameter standar internasional biasanya menggunakan threshold, probability, stability, dan flux untuk menunjukkan tingkat risiko mulai dari kategori rendah hingga ekstrem. Contoh klasifikasi ditampilkan dalam bentuk rentang H1 hingga H6 yang digunakan untuk penilaian situasi teknis di lapangan.

Amien menjelaskan bahwa tingginya dampak sering muncul ketika banjir terjadi di wilayah bertebing yang mengalami degradasi vegetasi dalam waktu lama. Pada kasus tertentu, banjir membawa sisa material hutan yang terbawa arus dan menimbulkan kerusakan bangunan serta jaringan jalan. Ia menyebutkan bahwa kondisi demikian menunjukkan perbedaan tingkat bahaya dibanding banjir genangan yang tidak melibatkan material besar.

Pada aspek perlindungan warga, Amien menilai bahwa risiko bagi anak-anak berbeda dengan orang dewasa. Menurut penjelasannya, klasifikasi risiko perlu mengacu pada kelompok terdampak sejak tahap awal agar penyusunan mitigasi dapat disesuaikan pada objek risiko yang tepat. Ia menegaskan bahwa hal tersebut juga berlaku pada kendaraan yang dikategorikan berdasarkan ukuran dan ketahanan terhadap arus.

Pada sesi diskusi lanjutan, Amien juga menguraikan bahwa risiko banjir berdampak pada kualitas lingkungan pascagenangan. Air yang menggenang dalam durasi lama dapat memengaruhi kondisi sumur warga maupun stabilitas tanah. Ia menilai bahwa kondisi tersebut sering tidak diperhitungkan dalam mitigasi jangka pendek.

Ia menutup pemaparan dengan menegaskan bahwa pemisahan zona risiko memberikan arah penyusunan mitigasi lebih objektif. Menurutnya, langkah tersebut membantu menentukan prioritas penanganan teknis di wilayah berbeda sehingga masyarakat dapat memperoleh perlindungan sesuai tingkat risikonya. Dengan kesiapsiagaan berbasis pengetahuan, ia menilai keluarga, desa, dan pemerintah daerah dapat mengurangi dampak ketika bencana terjadi.