Kakorlantas Cek Jalur Surabaya-Banyuwangi, Skenario Nataru 2025.

[DITULIS PADA: 17 DESEMBER 2025]

SURABAYA – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, bersama Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Dudy Purwagandhi, menuntaskan pengecekan kesiapan jalur darat dari Surabaya hingga Banyuwangi pada Rabu (17/12). Kegiatan yang berlangsung sejak Selasa (16/12) ini bertujuan memastikan seluruh infrastruktur dan skenario pengamanan siap mendukung kelancaran Operasi Lilin 2025 yang akan digelar mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026.

Pengecekan ini merupakan instruksi langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. “Hari ini kami didampingi Bu Bupati, Pak Kapolres, dan pejabat pelabuhan. Kami bersama Pak Menteri lengkap melakukan survei dari Surabaya menuju Banyuwangi,” ujar Irjen Agus dalam keterangan persnya.

Rangkaian kegiatan diawali dengan survei lapangan menyusuri jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa Timur pada Selasa (16/12). Rombongan meninjau langsung kondisi fisik jalan serta memetakan titik rawan kemacetan (troublespot) dan rawan kecelakaan (blackspot). Setibanya di Banyuwangi pada malam hari, agenda dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) teknis di Pelabuhan Ketapang bersama pemerintah daerah dan otoritas pelabuhan.

Berdasarkan hasil pemetaan, Polri menetapkan empat klaster prioritas pengamanan di wilayah Jawa Timur. Klaster tersebut meliputi pengamanan jalur tol, jalur arteri, kawasan pelabuhan penyeberangan, serta lokasi wisata dan tempat ibadah. Khusus di jalur arteri, fokus pengamanan diarahkan pada pasar tumpah dan persimpangan padat yang kerap menjadi simpul kemacetan saat volume kendaraan meningkat.

Terkait pengaturan lalu lintas, pemerintah menerapkan kebijakan ketat mengenai angkutan barang. Mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, operasional kendaraan angkutan barang sumbu tiga atau lebih dibatasi pada waktu-waktu tertentu. Menurut ketentuan dalam regulasi tersebut, pembatasan ini bertujuan mengurangi beban jalan raya saat puncak arus mudik. Kendaraan berat dilarang melintas kecuali pengangkut bahan pokok (sembako), bahan bakar minyak (BBM), dan kebutuhan strategis lainnya. Aturan ini bersifat mengikat demi kepentingan umum dan kelancaran mobilitas masyarakat.

Skenario teknis lain yang disiapkan adalah penerapan Delaying System atau sistem penundaan perjalanan menuju pelabuhan. Jika antrean masuk Pelabuhan Ketapang memanjang, petugas akan mengarahkan kendaraan ke kantong parkir (buffer zone) di Terminal Sri Tanjung dan kawasan Grand Watu Dodol. Strategi ini dilakukan agar antrean kendaraan tidak menumpuk di badan jalan raya utama Situbondo-Banyuwangi yang dapat melumpuhkan lalu lintas lokal.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi turut menyoroti sistem penjualan tiket penyeberangan. Pemerintah memberlakukan aturan geofencing atau pembatasan radius pembelian tiket digital. Berdasarkan aturan otoritas pelabuhan, aplikasi pembelian tiket (Ferizy) tidak dapat diakses dalam jarak dekat dari pelabuhan. Kebijakan ini mewajibkan pengguna jasa membeli tiket jauh hari sebelum keberangkatan untuk mencegah kepadatan penumpang tanpa tiket (go-show) di area pelabuhan. Menhub juga menekankan pentingnya uji kelaikan (ramp check) armada kapal penyeberangan untuk menjamin keselamatan penumpang dan ketepatan jadwal.

Selain aspek lalu lintas, faktor cuaca ekstrem menjadi perhatian utama dalam contingency plan (rencana darurat). Mengingat curah hujan tinggi pada bulan Desember, jalur rawan longsor seperti kawasan Gumitir (penghubung Jember-Banyuwangi) dan kawasan Baluran mendapatkan pengawasan ekstra. Alat berat telah disiagakan di lokasi-lokasi strategis untuk mempercepat evakuasi jika terjadi bencana alam.

Pengecekan jalur berlanjut pada Rabu (17/12) dengan penyeberangan rombongan menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Langkah ini diambil untuk memastikan integrasi pengamanan antar-pulau berjalan mulus. Konektivitas antara Jawa dan Bali menjadi salah satu titik paling krusial dalam pergerakan wisatawan domestik pada masa libur akhir tahun.

Dengan persiapan menyeluruh yang melibatkan sinergi lintas instansi ini, pemerintah optimistis arus mobilitas Nataru 2025/2026 dapat berjalan aman dan terkendali. Posko pengamanan terpadu akan segera diaktifkan untuk memantau situasi secara real-time selama 24 jam penuh.