Pulihkan Situasi Keamanan, DPP KAMPUD Dukung TNI-Polri Ambil Langkah Sesuai UU Terhadap Aksi Anarkis
Bandar Lampung – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas yang diambil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dalam rangka memulihkan keamanan dan ketertiban nasional yang belakangan ini diwarnai aksi anarkis.
Baca juga; Berharap; kondusif dan Damai
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum DPP KAMPUD, Seno Aji, S.Sos., S.H., M.H., melalui keterangan pers pada Minggu (31/8/2025). “Kami mendukung langkah tegas dan terukur TNI-Polri sesuai ketentuan Undang-undang dalam menyikapi aksi anarkis yang terjadi di sejumlah wilayah. Upaya ini penting untuk memulihkan keamanan dan ketertiban nasional sebagaimana disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo didampingi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada Sabtu (30/8/2025),” ujar Seno Aji.
Meski demikian, Seno menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati dan mendukung agenda unjuk rasa sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat. Namun, ia menyesalkan adanya insiden anarkis yang mengakibatkan kerusakan fasilitas publik hingga penjarahan, yang disinyalir ditunggangi oleh provokator. “Kami mendukung aksi unjuk rasa damai sesuai amanat UUD 1945 Pasal 28E dan UU Nomor 9 Tahun 1998. Tetapi sangat disayangkan, aksi tersebut berubah anarkis karena ulah provokator, sehingga terjadi pembakaran, perusakan fasilitas publik, bahkan penjarahan rumah pejabat DPR maupun pejabat negara. Sebagai negara hukum, tindakan seperti ini harus ditindak tegas melalui proses hukum agar tercipta ketertiban,” tegasnya.
Lebih lanjut, aktivis yang dikenal sederhana dan low profil ini juga mengingatkan para pejabat negara untuk berhati-hati dalam bersikap maupun bertutur kata di depan publik. Ia berharap pemerintah lebih sensitif dalam merespons aspirasi masyarakat.
Seno juga menyampaikan sejumlah tuntutan masyarakat yang perlu segera ditindaklanjuti pemerintah, antara lain:
Menolak kenaikan tunjangan dan menurunkan gaji DPR.
Mengevaluasi kinerja DPR.
Menolak praktik rangkap jabatan sipil-militer maupun jabatan struktural lainnya yang berpotensi merusak profesionalisme birokrasi.
Melakukan audit menyeluruh terhadap izin pertambangan dan menindak tegas praktik illegal mining.
Menjamin partisipasi adat dalam pengelolaan sumber daya alam serta mengalokasikan keuntungan secara adil bagi masyarakat terdampak.
Melaksanakan reformasi pajak agar tidak membebani rakyat.
Segera mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana. “Kami mendukung penuh pemerintahan Presiden RI Bapak Prabowo Subianto. Namun demi menjaga situasi nasional yang kondusif, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap tata norma pejabat negara, serta langkah konkret dalam menanggapi aspirasi rakyat,” pungkas Seno Aji.
Editor; sn
EDITOR
Iklan Harian Radar!
Dapatkan penawaran menarik hanya untuk Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini!
Hubungi Agen
