SURABAYA – Beberapa hari Setelah Opini Pertama saya Terbit riak kecil Segera Berubah Menjadi gelombang Besar Telepon berdering tanpa henti Notifikasi Media Sosial berdentang Tanpa jeda dan kotak Masuk email Penuh dengan Pesan yang intinya seragam Apa yang Anda tulis baru puncak gunung es Bersamaan dengan itu foto-foto paving Amblas drainase meluap jembatan retak hingga notulen rapat yang tak pernah ditindaklanjuti berdatangan dari Berbagai Sudut Surabaya. Dari Kebraon Kapasan Sampai Manukan Kulon Cerita-Cerita itu Menunjukkan pola yang sama masalah ini bukan kebetulan melainkan gejala penyakit kronis dalam Tata kelola kota
Opini pertama menyoroti angka dan fakta kasatmata. Kali ini mari kita bedah Hal-hal yang lebih Tersembunyi kultur kerja Mekanisme Pengadaan dan Politik lokal yang membuat praktik asal jadi terus berulang Ini bukan sekadar mencari kambing hitam Melainkan upaya Memperbaiki mesin birokrasi yang sudah lama keropos
Kultur Pokoknya Jadi Mutu Dikorbankan demi Formalitas
Banyak proyek kelurahan dikerjakan dengan orientasi tunggal yang penting terlihat selesai Papan nama terpasang pita dipotong laporan administrasi rapi Namun standar teknis pemadatan tanah kualitas material, ketebalan paving sering kali diabaikan Kultur Pokoknya jadi memberi ruang nyaman bagi Kontraktor yang Memangkas biaya dan Pengawas yang Menutup Mata Mereka bertaruh pada ketidaktahuan publik. Dan ketika warga mengeluh, jawaban klasik muncul Sesuai RAB kok Padahal RAB lebih sering jadi Tameng ketimbang jaminan kualitas
Hasilnya bisa ditebak: infrastruktur sekali pakai. Paving rusak dalam hitungan bulan Dinding penahan longsor retak setelah hujan pertama cat pudar bahkan Sebelum peresmian Ini bukan efisiensi Tapi pemborosan uang rakyat yang dilegalkan sistem
Politik Senyap Jaringan Tak Terlihat di Balik Proyek
Dana Kelurahan yang seharusnya Memperkuat partisipasi warga justru Menciptakan Pusat kekuasaan baru. Mekanisme penunjukan langsung (PL) yang dimaksudkan untuk efisiensi kerap berubah jadi pintu nepotisme dan patronase Proyek jatuh ke tangan mereka yang paling dekat dengan elite bukan yang paling kompeten CV. tanpa kantor alamat fiktif bahkan Perusahaan Pinjaman Marak Muncul di dokumen resmi
Pertanyaan sederhana jarang diajukan: siapa pemilik CV itu Apakah alamat kantornya nyata Apa riwayat proyek sebelumnya Apakah ada afiliasi Politik Pertanyaan-pertanyaan ini dianggap tabu, padahal justru inti dari transparansi Tanpa keterbukaan, Profesionalisme Tinggal jargon
Lebih dari Rupiah Erosi Kepercayaan Publik
Kerugian terbesar bukan hanya soal anggaran yang terbuang tapi terkikisnya kepercayaan masyarakat Setiap kali warga melihat proyek yang cepat rusak dua reaksi lahir Pertama apatisme Ah dari dulu Memang begini Warga lelah enggan Mengawasi berhenti peduli Kedua Sinisme: obrolan di grup WhatsApp penuh dengan tudingan korupsi mark-up kongkalikong Kecurigaan ini meluas hingga pada keseluruhan sistem pemerintahan
Jika kepercayaan publik runtuh, program apa pun sebaik atau sekreatif Apa pun akan disambut dengan curiga Ajakan gotong royong atau musrenbang kehilangan arti. Inilah biaya sosial yang jarang dihitung, tapi Sesungguhnya paling mahal: hancurnya modal sosial berupa kepercayaan.
Memutus Rantai Tiga Langkah Mendesak
Setelah borok terbuka, langkah berikutnya adalah perbaikan sistemik. Ada tiga langkah nyata yang bisa ditempuh
1. Revolusi Pengawasan Libatkan Publik dan Pakar Independen.
Bentuk Tim Audit Independen dari akademisi teknik asosiasi profesi konstruksi dan masyarakat sipil Audit dilakukan secara acak tanpa pemberitahuan, dengan hasil lengkap foto data teknis, Rekomendasi yang dipublikasikan Terbuka. Dengan begitu kontraktor sadar reputasi mereka dipertaruhkan
2.Transparansi Total Bongkar Kotak Hitam Pengadaan
Dashboard angka tak cukup Publikasikan dokumen kontrak profil pelaksana proyek alamat kantor serta rekam jejak proyek sebelumnya Data sensitif bisa disamarkan tapi integritas harus terjamin Sistem reputasi digital ini akan menyaring kontraktor yang tak kredibel
3.Reformasi Partisipasi Dari Titipan Usulan ke Desain Bersama
Musrenbang perlu diubah dari ajang titip keinginan menjadi forum co-design Warga pemerintah dan ahli merancang bersama Usulan wajib dilengkapi analisis kebutuhan sederhana dan rencana pemeliharaan. Program pemberdayaan harus punya indikator jelas Kelurahan yang inovatif diberi insentif anggaran
Tantangan dan Realitas Politik
Perubahan semacam ini tak akan mulus. Jaringan patronase sudah lama mengakar dan banyak elite lokal menggantungkan diri pada mekanisme lama Resistensi politik pasti muncul Di sisi lain kapasitas teknis di tingkat kelurahan masih terbatas
Namun ada jalan keluar kolaborasi lintas sektor Perguruan tinggi melalui pengabdian masyarakat asosiasi profesi lewat pelatihan, serta LSM dan media untuk menjaga tekanan publik Pemerintah kota seharusnya memfasilitasi bukan merasa terancam
Penutup Pertaruhan Integritas Kota
Dana Kelurahan adalah cermin paling jujur dari Tata kelola lokal Taruhannya bukan sekadar Rp.509 miliar Tetapi integritas hubungan antara pemerintah dan warganya Membiarkan sistem ini keropos sama saja dengan menggali kubur bagi Masa depan pembangunan kota yang partisipatif dan adil
Waktu bertindak adalah sekarang. Bukan dengan janji kampanye atau foto peresmian melainkan dengan reformasi nyata yang mengembalikan kualitas, akuntabilitas Dan yang terpenting kepercayaan publik
Editor. ( m.sari/Bgs)
Iklan Tabir Lentera Nusantara!
Dapatkan penawaran menarik hanya untuk Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini!
Hubungi Agen
