Prabowo Larang Wisata Bencana dan Bahas Ekonomi.

[DITULIS PADA: 15 DESEMBER 2025]

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Istana, Jakarta, sebelum memimpin Sidang Kabinet Paripurna. Pertemuan yang berlangsung pada hari ini membahas dua isu krusial, yakni stabilitas ekonomi nasional dan penanganan bencana alam yang melanda wilayah Sumatera. Presiden menekankan pentingnya respons cepat pemerintah dalam situasi darurat ini.

Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Sufmi Dasco Ahmad dilakukan secara terbatas sebelum agenda utama sidang kabinet dimulai. Dalam diskusi tersebut, kedua tokoh menyoroti kondisi terkini di lapangan pascabencana. Setelah pertemuan usai, Presiden langsung menuju ruang sidang untuk memberikan arahan kepada para menteri dan kepala lembaga terkait langkah strategis pemerintah.

Dalam sidang kabinet, Presiden Prabowo memberikan teguran tegas terkait etika pejabat saat meninjau lokasi bencana. Ia meminta jajarannya untuk fokus pada penanganan substantif, bukan sekadar seremonial Jangan sampai ada pejabat yang datang hanya untuk wisata bencana, foto-foto, lalu pulang tanpa hasil nyata, tegas Prabowo dalam arahannya.

Fokus pembahasan dalam pertemuan ini mencakup strategi menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global dan domestik. Selain itu, penanganan bencana di Sumatera menjadi prioritas utama mengingat dampak kerusakan yang ditimbulkan. Pemerintah berkomitmen menyalurkan bantuan logistik dan mempercepat proses pemulihan infrastruktur vital di wilayah terdampak.

Terkait penanganan bencana, pemerintah bekerja mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berdasarkan aturan umum undang-undang ini, pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat yang terkena dampak bencana secara adil dan sesuai standar pelayanan minimum. Regulasi ini menekankan pada asas kemanusiaan dan efektivitas dalam penanggulangan bencana.

Peringatan Presiden mengenai “wisata bencana” diharapkan mengubah pola penanganan di lapangan menjadi lebih efektif dan efisien. Instruksi ini menuntut koordinasi yang lebih baik antarlembaga agar bantuan dapat langsung dirasakan oleh korban. Hal ini juga menjadi sinyal agar anggaran penanganan bencana digunakan tepat sasaran tanpa pemborosan untuk kegiatan seremonial.

Diskusi mengenai ekonomi dengan Sufmi Dasco Ahmad juga menyentuh aspek pengawasan anggaran negara. Sinergi antara eksekutif dan legislatif diperlukan untuk memastikan program ekonomi berjalan lancar. Stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjadi salah satu perhatian utama dalam pembicaraan tersebut.

Presiden menyoroti perlunya langkah konkret dalam memitigasi dampak ekonomi akibat bencana di Sumatera. Gangguan distribusi logistik di wilayah bencana berpotensi mempengaruhi inflasi daerah. Oleh karena itu, percepatan perbaikan akses jalan dan jembatan menjadi instruksi yang tidak bisa ditunda.

Sidang Kabinet Paripurna ini dihadiri oleh seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih. Kehadiran lengkap para menteri menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespons isu-isu mendesak saat ini. Suasana sidang berlangsung kondusif dengan fokus pada pemecahan masalah (problem solving).

Sufmi Dasco Ahmad, selaku pimpinan DPR, menyambut baik langkah koordinasi yang dilakukan Presiden. Dukungan politik dari parlemen sangat dibutuhkan untuk mempercepat pengesahan kebijakan darurat jika diperlukan. Komunikasi intensif antara Istana dan Senayan menjadi kunci stabilitas pemerintahan.

Fenomena pejabat yang hanya meninjau lokasi tanpa memberikan solusi konkret menjadi sorotan publik belakangan ini. Kritik masyarakat mengenai hal tersebut direspons positif oleh Presiden melalui instruksi hari ini. Publik mengharapkan kehadiran negara yang nyata di tengah kesulitan yang mereka hadapi.

Wilayah Sumatera yang sedang dilanda bencana membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Kondisi geografis yang menantang menuntut pengerahan alat berat dan personel yang memadai. Presiden memastikan seluruh sumber daya negara siap digerakkan untuk membantu warga.

Isu stabilitas ekonomi yang dibahas juga mencakup persiapan menghadapi dinamika pasar global. Pemerintah berupaya menjaga iklim investasi tetap kondusif di tengah situasi ketidakpastian. Langkah-langkah preventif disiapkan untuk mengamankan neraca perdagangan nasional.

Arahan Presiden dalam sidang kabinet ini menjadi pedoman kerja bagi kementerian dan lembaga dalam waktu dekat. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memantau progres penanganan bencana dan capaian ekonomi. Menteri terkait diminta melaporkan perkembangan situasi secara real-time.

Pemerintah memastikan bahwa roda pemerintahan terus berjalan efektif dalam melayani masyarakat. Melalui sinergi lintas sektor dan pengawasan ketat, diharapkan pemulihan pascabencana di Sumatera dan stabilitas ekonomi nasional dapat segera terwujud sesuai target yang ditetapkan.