Pemkot Surabaya Tunda Tanggul Laut, Fokus Kebut Rumah Pompa di Wilayah Barat

SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memutuskan untuk menunda rencana pembangunan tanggul laut (sea wall) yang bertujuan mencegah banjir rob. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, Syamsul Hariadi, pada Senin (8/12/2025), menjelaskan bahwa langkah ini diambil karena pembangunan tanggul laut dinilai belum memungkinkan saat ini, sehingga pemerintah lebih memprioritaskan optimalisasi rumah pompa, pintu air, dan bozem.

Kebijakan ini didasarkan pada analisis teknis yang menilai solusi paling realistis saat ini adalah penguatan infrastruktur yang ada. Syamsul menekankan bahwa meskipun penanganan ideal banjir rob memerlukan tanggul laut yang dilengkapi pintu air, kondisi lapangan menuntut pendekatan yang lebih taktis dan cepat, yakni melengkapi fasilitas di titik rawan.

Berdasarkan pemetaan DSDABM, infrastruktur pengendali banjir di wilayah timur Surabaya dinyatakan sudah lengkap, mulai dari pintu air hingga pompa. Hal ini membuat Pemkot optimistis potensi banjir rob di wilayah timur dapat diminimalisir. Namun, kondisi kontras terjadi di wilayah barat Surabaya seperti Kali Krembangan, Kalianak, dan Kali Sememi yang belum memiliki fasilitas memadai.

Untuk memberikan gambaran jelas mengenai rencana prioritas pemerintah di wilayah barat, berikut adalah peta sebaran infrastruktur pompa air:

Syamsul menyebut bahwa wilayah barat memiliki sekitar lima akses sungai menuju laut. Oleh karena itu, Pemkot mengagendakan pembangunan rumah pompa di tiga atau empat sungai utama yang bermuara ke laut di kawasan tersebut untuk menutup celah risiko banjir.

Terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur publik, langkah ini mengacu pada prinsip manajemen sumber daya air dan otonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengembangkan sistem pengendalian daya rusak air, termasuk banjir, melalui pendekatan teknis sipil seperti pembangunan tanggul atau pompa, demi keselamatan umum dan kelancaran layanan publik.

Selain faktor teknis, Syamsul menjelaskan bahwa penundaan tanggul laut menyeluruh juga disebabkan oleh kondisi eksisting di lapangan. Di wilayah barat, khususnya area pergudangan, pengembang swasta telah meninggikan tanah dan membangun tanggul parsial sebagai proteksi mandiri, sehingga Pemkot tinggal melengkapi infrastruktur pendukungnya.

Strategi pengendalian air ini juga didukung oleh optimalisasi fungsi bozem (waduk penampung). Fasilitas ini dinilai sangat efektif menampung air hujan saat terjadi pasang air laut, di mana air ditahan sementara di bozem dan dipompa keluar saat laut surut atau mengalir secara gravitasi dengan bantuan pompa untuk mempercepat aliran.

Hingga saat ini, Surabaya memiliki tiga bozem utama dengan kapasitas besar, yaitu Bozem Bratang, Kalidami, dan Morokrembangan. Ketiga fasilitas vital ini masing-masing mampu menampung hingga 80 ribu meter kubik air saat curah hujan tinggi.

“Kapasitas bozem yang besar tersebut mampu menampung air sementara saat hujan deras. Kuncinya kini ada pada optimalisasi kekuatan pompa kita untuk mengelola debit air tersebut,” pungkas Syamsul.