Pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD resmi mengajukan pinjaman daerah senilai Rp 3,15 triliun untuk mempercepat pelaksanaan program infrastruktur strategis. Langkah ini muncul setelah pola pembangunan bertahap berbasis APBD kerap terkendala keterbatasan anggaran dan inflasi yang membuat biaya proyek terus melonjak. Konsultasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah digelar pada 22 September 2025 sebagai tahapan sinkronisasi rencana pembiayaan dengan kebijakan nasional.
Dari total pinjaman, Rp 2,71 triliun akan bersumber dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), lembaga pembiayaan di bawah Kementerian Keuangan, dan Rp 447,8 miliar dari Bank Jatim. Kombinasi ini dinilai strategis karena menggabungkan kapasitas pembiayaan nasional dengan legitimasi lokal, sekaligus memperluas ruang fiskal bagi Pemkot.
Infrastruktur Prioritas
Salah satu proyek utama yang masuk dalam paket pembiayaan adalah pembangunan Flyover Bundaran Dolog (Taman Pelangi). Proyek ini diproyeksikan menjadi solusi mengurai kemacetan di jalur Surabaya–Sidoarjo, tepatnya di ruas Jalan Ahmad Yani. Kajian teknis menunjukkan opsi flyover lebih aman dibanding underpass karena risiko genangan air lebih kecil. Estimasi biaya konstruksi mencapai Rp 300 miliar, yang sebagian akan didukung APBN melalui Kementerian PUPR.
Namun syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah pembebasan lahan. Dari kebutuhan 29 persil, 13 telah selesai dibebaskan pada 2024, sementara 16 sisanya masih dalam proses. Pemkot menyiapkan Rp 57 miliar dalam APBD 2025 untuk ganti rugi. Untuk lahan yang bermasalah, misalnya karena sengketa waris, ditempuh mekanisme konsinyasi dengan menitipkan dana ganti rugi ke pengadilan. Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan, jika pembebasan lahan gagal tuntas, maka pencairan dana pusat terancam tertunda dan proyek bisa mandek.
Selain flyover, pinjaman juga akan diarahkan pada proyek-proyek pendukung mobilitas dan pengendalian banjir. Di antaranya pelebaran Jalan Wiyung, pembangunan Saluran Diversi Gunungsari, pembukaan jalan tembus Dharmahusada, serta pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU). Langkah ini menunjukkan bahwa Pemkot tidak hanya berfokus pada penguraian kemacetan, tetapi juga memperkuat fondasi infrastruktur dasar kota.
Dukungan dengan Catatan dari DPRD
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai, menyatakan dukungan terhadap skema pinjaman, namun dengan catatan penting. Menurutnya, Pemkot wajib menyusun analisis fiskal yang detail agar cicilan dan bunga pinjaman tidak menggerus belanja sosial, terutama pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
“Kita tidak boleh membangun jalan dengan mengorbankan perut rakyat. Transparansi struktur pinjaman, jadwal cicilan, dan proyeksi fiskal wajib dibuka kepada publik,” tegas Bahtiyar.
Sementara itu, Arif Fathoni, wakil ketua DPRD lainnya, justru lebih optimistis. Ia menilai pembangunan yang terakselerasi dapat membuka kawasan baru, meningkatkan nilai tanah, serta menarik investasi di sektor properti dan logistik. “Kita perlu keluar dari jebakan pembangunan bertahap. Surabaya butuh lompatan agar mampu bersaing sebagai pusat ekonomi regional,” ujarnya.
Analisis Ekonomi dan Tata Kota
Pengamat perencanaan kota ITS, Putu Rudy Setiawan, menilai strategi ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, pinjaman dapat mempercepat pembangunan. Di sisi lain, ketergantungan pada kesiapan lahan bisa menimbulkan bottleneck. “Risiko paling nyata ada pada pembebasan lahan. Jika tersendat, manfaat ekonomi akan tertunda, sementara beban bunga tetap berjalan,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan skema ini sangat bergantung pada tata kelola pembebasan lahan dan koordinasi lintas lembaga. Surabaya, katanya, harus belajar dari proyek nasional yang sering terkendala karena persoalan sosial di lapangan.
Suara dari Masyarakat
Bagi warga, rencana pembangunan membawa harapan sekaligus kegelisahan. Sopir angkutan umum di sekitar Bundaran Dolog menilai flyover akan memangkas waktu tempuh dan mengurangi biaya operasional. Pedagang kecil di kawasan tersebut berharap lalu lintas lebih lancar dapat mendatangkan lebih banyak pembeli.
Namun, ada juga kekhawatiran. Sejumlah warga pemilik lahan mempertanyakan mekanisme ganti rugi. Mereka meminta proses dilakukan adil, transparan, dan tanpa merugikan pihak kecil. Pelaku usaha kecil menengah juga khawatir relokasi sementara akan menurunkan pendapatan.
Analisis Peluang, Risiko, dan Dampak
- Ekonomi
- Peluang: Proyek tuntas lebih cepat, investasi masuk, nilai tanah meningkat.
- Risiko: Beban cicilan bisa mengurangi ruang fiskal di masa depan.
- Dampak: Jika sukses, efek pengganda mendorong UMKM, logistik, dan properti.
- Sosial
- Peluang: Transportasi lancar, banjir berkurang, kualitas hidup membaik.
- Risiko: Potensi sengketa ganti rugi, relokasi usaha kecil, dampak sosial sementara.
- Dampak: Butuh kompensasi adil untuk menjaga stabilitas sosial.
- Fiskal & Kelembagaan
- Peluang: Diversifikasi pembiayaan, peningkatan kredibilitas fiskal daerah.
- Risiko: Potensi debt overhang bila tidak transparan.
- Dampak: Jika disiplin, bisa jadi model tata kelola pinjaman bagi daerah lain.
Kesimpulan
Namun tanpa pengelolaan fiskal yang hati-hati, transparansi penuh, serta perlindungan sosial bagi warga terdampak, strategi ini bisa berubah menjadi beban bagi generasi berikutnya. Surabaya kini berada di persimpangan penting: apakah pinjaman daerah menjadi lompatan sejarah atau justru jebakan fiskal jangka panjang, akan ditentukan oleh kualitas tata kelola dalam beberapa tahun ke depan.
Editor I Mat.s
EDITOR
