Surabaya — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan mengejutkan dalam tata kelola Pemerintah Kota Surabaya yang selama ini dikenal memiliki birokrasi efisien. Dalam audiensi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (11/11), KPK memaparkan kerentanan baru yang berpotensi menggerus integritas pemerintahan. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 memperkuat temuan ini, menunjukkan penurunan nilai signifikan dari 79,56 pada 2023 menjadi 72,11 pada 2024.
Kepala Satgas Korsup Wilayah III-1 Jawa Timur, Wahyudi, menjelaskan tiga sektor kritis yang menjadi perhatian. “Kami menemukan kerentanan serius di sektor pokok-pokok pikiran DPRD, penyaluran hibah, dan pengadaan barang/jasa. Ini ranah pencegahan, jadi kami berdiskusi untuk evaluasi perbaikan,” ujarnya seperti dikutip dari laman resmi KPK.
Pada sektor Pokir DPRD, KPK mencatat ketidaksinkronan antara usulan dan kebutuhan lapangan, harga satuan tidak standar, serta praktik ‘penyedia favorit’ yang menguasai 48 paket usulan Pokir 2024 dengan total realisasi Rp2,23 miliar. Wahyudi mengungkapkan, “Kami mengetahui kepemilikan penyedia ini dan aliran dananya. Potensi intervensi dalam verifikasi TAPD perlu diwaspadai.”
Sektor hibah menunjukkan kelemahan sistemik dengan adanya proposal yang masuk lewat waktu, tanggal proposal sama, serta perbedaan nilai antara proposal dan anggaran perencanaan. “Ini berpotensi korupsi. Jangan sampai wali kota sudah tanda tangan, tetapi penerimanya tidak ada,” tegas Wahyudi.
Temuan di sektor pengadaan barang/jasa (PBJ) tak kalah memprihatinkan. Dari total belanja e-purchasing 2024 senilai Rp1,6 triliun, sekitar Rp425 miliar justru diserap penyedia luar kota, padahal e-katalog dirancang untuk memberdayakan UMKM lokal. KPK juga mendapati indikasi pemecahan paket, harga tidak wajar, hingga transaksi pada waktu tidak lazim.
Pemerhati Kebijakan Publik, Bagus P., menilai temuan ini mencerminkan kelemahan sistemik. “Temuan ‘penyedia favorit’ dan dominasi penyedia luar kota menunjukkan distorsi dalam sistem penganggaran. Ini sudah menyentuh pada tidak optimalnya penggunaan anggaran untuk kepentingan publik,” ujarnya.
Menurut Bagus, kerentanan di ketiga sektor saling terkait dan membutuhkan pendekatan terpadu. “Pokir yang tidak sinkron, ditambah sistem hibah dan PBJ yang transparansinya rendah, menciptakan lingkaran setan inefisiensi. Pembenahan harus dilakukan menyeluruh.”
KPK memberikan rekomendasi mitigasi, antara lain menyusun kertas kerja verifikasi Pokir yang rinci, mengintegrasikan data hibah ke sistem terpadu, memastikan proses PBJ bebas intervensi, serta optimalisasi e-katalog untuk UMKM lokal. “Besar harapan kami mitigasi ini ditindaklanjuti. Jaga Surabaya agar tidak terjadi penindakan,” tutup Wahyudi.
Menanggapi temuan ini, Walikota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan komitmennya menindaklanjuti rekomendasi KPK. Sementara Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengapresiasi langkah pencegahan dan berkomitmen memperbaiki sistem perencanaan anggaran.
Bagus P. menambahkan, partisipasi masyarakat dalam pengawasan ketiga sektor ini crucial. “Transparansi melalui platform digital dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat bisa menjadi tameng tambahan pencegah penyimpangan,” pungkasnya.
EDITOR
Iklan Harian Radar!
Dapatkan penawaran menarik hanya untuk Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini!
Hubungi Agen
