Bandar Lampung — Instrumen jaminan yang menjadi tulang punggung industri pembiayaan nasional ini menjanjikan efisiensi dan kepastian hukum. Namun, di balik kemudahannya, praktik jaminan fidusia masih menyimpan problem serius pada tataran implementasi: ketimpangan informasi, lemahnya pengawasan negara, serta potensi pelanggaran hak konsumen yang terus berulang.
Jaminan fidusia telah lama menjadi fondasi utama industri pembiayaan di Indonesia, terutama dalam pembiayaan kendaraan bermotor dan alat produksi. Hampir seluruh skema kredit kendaraan dan pinjaman berbasis agunan bergerak di masyarakat bertumpu pada mekanisme ini. Namun, di balik perannya yang krusial bagi kelancaran kredit dan pertumbuhan ekonomi, fidusia juga kerap menjadi sumber konflik laten antara pelaku industri pembiayaan dan konsumen—konflik yang tak jarang bermuara pada penarikan paksa, sengketa hukum, bahkan insiden kekerasan di lapangan.
Secara normatif, jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang ini mendefinisikan fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Dengan konstruksi ini, fidusia menempatkan debitur sebagai subjek hukum yang tetap memiliki hak ekonomi atas objek jaminan.
Konstruksi tersebut membedakan fidusia dari gadai konvensional. Dalam praktik fidusia, kendaraan tetap digunakan oleh konsumen, mesin tetap beroperasi dalam proses produksi, dan aset bergerak tetap menghasilkan nilai ekonomi. Bagi industri pembiayaan, skema ini menawarkan jaminan yang fleksibel sekaligus kuat. Sertifikat jaminan fidusia yang telah didaftarkan—sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU 42/1999—bahkan memiliki kekuatan eksekutorial yang disamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
“Secara konseptual dan doktrinal, jaminan fidusia merupakan instrumen hukum jaminan kebendaan yang modern dan adaptif terhadap kebutuhan pembiayaan,” jelas Seno Aji, S.Sos., S.H., M.H., pakar hukum jaminan kebendaan dan hukum ekonomi, kepada redaksi.
“Dalam teori hukum jaminan, fidusia dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan kreditur, perlindungan konsumen, dan keberlangsungan usaha debitur.”
Menurut Seno Aji, keunggulan utama fidusia terletak pada pemberian hak preferen kepada kreditur serta kepastian mekanisme eksekusi apabila terjadi wanprestasi, sepanjang seluruh prosedur formil dan materiil dipenuhi, khususnya pendaftaran jaminan fidusia dan pelaksanaan eksekusi yang berlandaskan asas itikad baik.
“Dalam doktrin hukum perdata modern, titel eksekutorial bukanlah kewenangan absolut. Ia dibatasi oleh asas kehati-hatian, due process of law, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah,” ujarnya.
Data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa pendaftaran fidusia kini dilakukan secara elektronik melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU). Proses yang relatif cepat dan sederhana ini mendorong pesatnya pertumbuhan pembiayaan berbasis fidusia dalam dua dekade terakhir.
Namun, persoalan muncul ketika norma hukum tersebut berhadapan dengan praktik di lapangan. Titik paling problematik terletak pada pelaksanaan eksekusi objek jaminan. Dalam berbagai kasus, penarikan kendaraan atau aset bergerak dilakukan tanpa prosedur yang memadai—tanpa pemberitahuan tertulis, tanpa ruang musyawarah, bahkan tanpa penunjukan sertifikat fidusia yang sah kepada debitur.
“Masalahnya bukan pada desain undang-undangnya, melainkan pada implementasi dan cara memaknai kewenangan eksekusi,” tegas Seno Aji.
Ia menilai bahwa sebagian pelaku pembiayaan—termasuk pihak ketiga yang ditunjuk sebagai penagih—kerap menafsirkan titel eksekutorial secara berlebihan dan keluar dari koridor hukum acara perdata serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seolah memberikan kewenangan mutlak untuk melakukan penarikan sepihak.
Padahal, menurutnya, eksekusi fidusia tunduk pada asas kehati-hatian, itikad baik, serta penghormatan terhadap hak debitur sebagai subjek hukum. Prinsip ini juga ditegaskan dalam berbagai peraturan OJK yang mewajibkan perlindungan konsumen dan pelaksanaan penagihan secara beretika.
Penegasan batas tersebut sejatinya telah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dalam putusan itu, MK menegaskan bahwa eksekusi langsung hanya dimungkinkan apabila debitur mengakui wanprestasi dan menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Jika terdapat keberatan, penyelesaian wajib ditempuh melalui mekanisme gugatan di pengadilan.
Meski demikian, implementasi putusan MK tersebut belum berjalan optimal. Pengaduan konsumen masih menunjukkan adanya praktik penarikan paksa, terutama terhadap debitur dengan tingkat literasi hukum yang rendah. Ketimpangan informasi antara pelaku pembiayaan dan konsumen menjadi persoalan struktural yang memperlemah posisi tawar debitur.
“Dalam teori keadilan kontraktual, kondisi ini dikenal sebagai asymmetric information. Negara dan regulator semestinya hadir untuk menutup ketimpangan tersebut, bukan membiarkannya,” kata Seno Aji.
Ia menekankan pentingnya sosialisasi pemahaman regulasi fidusia sebelum akad kredit, serta peran aktif regulator—baik OJK maupun Kementerian Hukum dan HAM—agar perlindungan konsumen tidak berhenti pada tataran normatif.
Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa jaminan fidusia memberikan manfaat nyata bagi konsumen, terutama kemudahan akses kredit dan fleksibilitas penggunaan aset. Setelah kewajiban dilunasi, jaminan fidusia wajib dicabut dan hak milik kembali sepenuhnya kepada debitur tanpa beban hukum.
Namun, keberlanjutan kepercayaan publik terhadap sistem pembiayaan sangat bergantung pada konsistensi penegakan aturan. Jika fidusia terus dipersepsikan sebagai instrumen represif, legitimasi hukumnya akan tergerus, sekuat apa pun dasar undang-undangnya.
Pada akhirnya, jaminan fidusia adalah cermin tata kelola hukum ekonomi Indonesia. Ia dapat menjadi instrumen keadilan dan pertumbuhan, atau sebaliknya, sumber konflik sosial dan ketidakpercayaan publik—semata bergantung pada bagaimana negara dan regulator menegakkannya.
Seperti disimpulkan Seno Aji, “Hukum jaminan tidak hanya melindungi modal, tetapi juga harus menjaga hak dan martabat warga negara sebagai konsumen. Di situlah ujian sejati jaminan fidusia.”
