Gus Yahya Tegas Menolak Mundur dari Jabatan Ketum PBNU

SURABAYA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau yang akrab disapa Gus Yahya, secara tegas menyatakan menolak untuk mundur dari jabatannya. Pernyataan sikap ini disampaikannya sebagai respons atas beredarnya Risalah Rapat Harian Syuriah PBNU yang memintanya mengundurkan diri. Pertemuan intensif dengan para Ketua Pengurus Wilayah NU (PWNU) se-Indonesia di Surabaya, yang berlangsung dari Sabtu (22/11/2025) malam hingga Minggu (23/11/2025) dini hari, menjadi momentum penegasan posisinya tersebut. Dalam konteks organisasi sebesar NU, dinamika semacam ini dipandang sebagai bagian dari proses musyawarah untuk mencapai kemaslahatan yang lebih luas.

Gus Yahya menekankan bahwa ia mendapat amanah langsung dari Muktamar NU ke-34 untuk memimpin selama satu periode penuh lima tahun. “Saya sama sekali tidak terbesit pikiran untuk mundur. Karena saya mendapatkan amanah dari muktamar untuk lima tahun, pada muktamar ke-34 lalu,” ujar Gus Yahya di Surabaya, Senin (24/11/2025) dini hari. Ia berkomitmen untuk menjalankan mandat tersebut dengan penuh tanggung jawab hingga akhir masa jabatannya, seraya menambahkan, “Saya mendapatkan mandat lima tahun dan akan saya jalani lima tahun. Insya Allah saya sanggup.”

Lebih lanjut, Gus Yahya menyoroti masalah prosedural. Ia mengaku belum menerima pemberitahuan secara fisik mengenai risalah tersebut. “Saya belum menerima secara fisik surat apapun dari Syuriah. Sampai sekarang secara fisik belum menerima,” jelasnya. Ia juga mempertanyakan keabsahan dokumen yang beredar di media sosial, dengan menyatakan bahwa dokumen resmi organisasi seharusnya menggunakan tanda tangan digital yang dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan waktu penandatanganannya. “Kalau tanda tangan manual itu bisa saja, sekarang kan zaman begini gampang sekali membuat tanda tangan scan,” tambahnya.

Dari sisi konstitusi organisasi, Gus Yahya menjelaskan bahwa Rapat Harian Syuriah tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Ketua Umum PBNU. Hal ini, menurutnya, telah diatur dengan jelas dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBNU. “Bahwa kalau dikatakan kemarin itu sebagai keputusan rapat syuriah, rapat harian syuriah yang punya konsekuensi akan memundurkan ketua umum, maka saya tandaskan bahwa rapat harian syuriah menurut konstitusi AD/ART tidak berwenang untuk memberhentikan ketua umum,” tegasnya. Oleh karena itu, segala keputusan yang menyatakan permintaan mundur terhadap dirinya dinilainya tidak sah.

Risalah yang dimaksud, hasil Rapat Harian Syuriah pada Kamis (20/11/2025) di Hotel Aston City, Jakarta, dan ditandatangani oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, memang berisi permintaan agar Gus Yahya mundur secara sukarela dalam waktu tiga hari. Jika tidak, ia akan diberhentikan. Dua poin utama yang mendasari keputusan tersebut adalah terkait kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN) NU yang dianggap mengundang narasumber terkait jaringan Zionisme Internasional, serta adanya indikasi pelanggaran dalam tata kelola keuangan PBNU.

Sebagai bentuk implementasi lebih lanjut dari rapat tersebut, Rais Aam PBNU telah mengambil langkah dengan mencabut mandat Charles Holland Taylor (Mohammad Cholil) sebagai penasihat khusus Ketum PBNU untuk urusan internasional. Pencabutan ini tertuang dalam Surat Edaran resmi tertanggal 22 November 2025. Holland Taylor diduga berperan dalam mengundang narasumber yang menimbulkan polemik, Peter Berkowitz, dalam acara AKN NU.

Di tengah situasi ini, Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menyerukan seluruh jajaran pengurus NU untuk menjaga keteduhan dan tidak terbawa arus informasi yang tidak jelas. “Kami mengimbau segenap pengurus dan warga NU untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh berbagai informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” pesan Gus Ipul dalam suatu kesempatan. Upaya untuk mendinginkan situasi ini merupakan langkah penting guna menjaga keutuhan organisasi.

Sementara itu, Gus Yahya menyampaikan bahwa ia telah melakukan komunikasi dengan sejumlah jajaran Syuriah. Menurut penuturannya, para kiai tersebut menyatakan penyesalan setelah mendapatkan penjelasan utuh mengenai persoalan yang sebenarnya. “Dan semua yang sudah saya temui menyesali, karena mereka tidak mendapatkan informasi yang utuh pada mulanya,” ucap Gus Yahya. Ia berharap dapat diadakan pertemuan dengan para kiai sepuh untuk mendengarkan suara moral yang dapat menunjukkan jalan keluar terbaik.

Meski berbagai rumor beredar, termasuk tuduhan tidak sedap, Gus Yahya memilih untuk tidak berprasangka buruk. “Saya tidak mau berprasangka, sebelum ini rumor sudah nggak karu-karuan. Saya sudah dengar rumor macam-macam, tuduhan ini begitu, saya makan duit Rp 900 Miliar, macam-macam itu sudah keluar,” jelasnya. Ia menegaskan sikap untuk tidak bertindak berdasarkan rumor atau prasangka, melainkan menunggu kejelasan informasi.

Sebagai organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia, dinamika internal NU tentu menarik perhatian publik. Gus Yahya menyadari betul hal ini dan menekankan bahwa situasi ini berpotensi memiliki dampak nasional. “Karena NU ini begitu besarnya, sehingga boleh dikata kira-kira wajah separuh Indonesia ini NU. Jadi kalau NU-nya ini tidak baik, ya wajah Indonesia bisa jadi tidak baik,” tandasnya. Oleh karena itu, menemukan jalan keluar yang maslahat bukan hanya kewajibannya sebagai Ketum, tetapi juga sebagai warga negara.

Menutup pernyataannya, Gus Yahya menyampaikan optimisme bahwa NU, dengan sejarah panjangnya menghadapi berbagai gelombang, memiliki kemampuan untuk mengatasi ujian ini. “Lepas dari semua itu, yang terakhir itu Nahdlatul Ulama (NU) ini organisasi besar dan sudah tua, dan sudah mengalami segala macam gelombang dalam sejarahnya. Saya optimis dalam diri NU punya kemampuan untuk mengatasi masalah ini dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya. Harapannya, melalui jalan musyawarah dan mengedepankan nilai-nilai keluhuran, badai ini akan segera berlalu dan NU dapat kembali berkonsentrasi penuh pada khidmah untuk umat, bangsa, dan negara.