Gresik ,— Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara agresif mengakselerasi penyelesaian fisik Duplikasi Jembatan Manyar No. 10B di Gresik, Jawa Timur, dengan target dapat beroperasi secara fungsional pada awal Desember 2025. Langkah percepatan ini merupakan strategi antisipasi terhadap lonjakan arus logistik dan lalu lintas selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), sekaligus solusi struktural bagi kemacetan kronis yang selama ini membelit Jalur Pantura—arteri logistik terpenting di Jawa Timur. Menteri PUPR, Dody Hanggodo, secara langsung meninjau progres pembangunan pada Jumat (14/11/2025) lalu, menekankan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan bottleneck infrastruktur yang berdampak sistemik terhadap biaya logistik nasional.
Berdasarkan data dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur–Bali, progres fisik konstruksi hingga pertengahan November 2025 telah mencapai 73,608%. Angka ini menunjukkan kinerja yang positif mengingat proyek yang dibiayai melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun Anggaran 2025 ini sempat mengalami dinamika administratif, berupa proses tender ulang pada April 2025. “Target kontraktual kami sebenarnya adalah akhir Desember 2025. Namun, melihat urgensi kebutuhan di lapangan, kami melakukan percepatan strategi konstruksi agar jembatan ini sudah bisa fungsional terbatas pada awal Desember untuk mendukung arus Nataru,” ujar Kepala BBPJN Jatim-Bali, Javid Hurriyanto, di sela-sela peninjauan. Untuk mengejar ketertinggalan jadwal, kontraktor menerapkan sistem kerja shift, kompresi jadwal, dan penggunaan teknologi material mutakhir seperti beton cepat kering (rapid-setting concrete).

Secara teknis, duplikasi jembatan ini memiliki signifikansi yang krusial. Jembatan baru dengan bentang 80 meter ini dirancang dengan spesifikasi ketahanan beban gandar terberat (BM-100), sebuah standar yang esensial mengingat tingginya prevalensi kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) di koridor Pantura Gresik. Menteri Dody Hanggodo memberikan peringatan khusus terkait tantangan lingkungan proyek yang ekstrem ini. “Mohon berhati-hati dalam membangun, karena ini juga jalur alternatif sehingga banyak kendaraan overload yang lewat. Pastikan kualitas beton dan struktur sesuai standar agar aset negara ini memiliki service life yang panjang,” tegas Menteri Dody. Pernyataan ini menyoroti kompleksitas teknis di lapangan, di mana pembangunan harus berlangsung di tengah hiruk-pikuk lalu lintas berat yang terus mengalir.
Aspek kebijakan publik dalam proyek ini terlihat dari pendanaan melalui instrumen SBSN, yang menjadikan jembatan ini sebagai underlying asset negara yang diawasi ketat oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas. Skema pendanaan ini menuntut disiplin anggaran dan akuntabilitas yang tinggi, sejalan dengan prinsip value for money dalam pengelolaan keuangan negara. Selain itu, pendekatan ini merefleksikan integrasi antara pembangunan infrastruktur fisik dengan prinsip keuangan syariah, memperluas basis pendanaan untuk proyek-proyek strategis.
Tantangan lain yang mendapat sorotan adalah keberadaan utilitas vital nasional di sepanjang koridor pembangunan. Jaringan kabel Fiber Optik (FO) yang menjadi tulang punggung telekomunikasi data Jawa-Bali dan pipa gas industri bertekanan tinggi mengharuskan koordinasi yang intensif dan presisi. Menteri Dody menekankan perlunya metode kerja yang hati-hati, seperti penggunaan test pit manual sebelum penggalian mekanis, untuk memitigasi risiko putusnya layanan publik essential. “Tolong diperhatikan juga untuk kabel fiber optik dan utilitas lainnya, jangan sampai putus atau mengganggu layanan kepada masyarakat,” tambahnya. Koordinasi lintas sektor ini merupakan contoh nyata dari pendekatan tata kelola infrastruktur yang terintegrasi, memastikan bahwa pembangunan satu sektor tidak mengganggu stabilitas sektor lainnya.
Dari perspektif ekonomi makro, kehadiran Duplikasi Jembatan Manyar diharapkan menjadi katalis bagi efisiensi logistik dan iklim investasi. Sebagai akses tunggal menuju Java Integrated Industrial and Ports Estate (KEK JIIPE) dan menghubungkan Surabaya dengan kawasan industri di Tuban dan Lamongan, jembatan eksisting yang sempit selama ini menjadi titik kemacetan dengan rasio volume per kapasitas (V/C ratio) yang telah mencapai titik jenuh. Kemacetan ini secara langsung menginflasi biaya logistik nasional akibat ketidakpastian waktu tempuh (time certainty) dan meningkatnya biaya operasional kendaraan. Dengan duplikasi ini, kapasitas lajur efektif akan bertambah dari dua menjadi empat lajur setelah terintegrasi dengan pelebaran jalan, yang secara signifikan akan meningkatkan fluiditas pergerakan barang.
Peningkatan kapasitas dan kelancaran ini selaras dengan prioritas hilirisasi industri dan penguatan logistik domestik dalam kerangka “Asta Cita” pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bagi investor di KEK JIIPE, khususnya industri manufaktur yang mengadopsi sistem produksi Just-In-Time, kepastian waktu tempuh adalah variabel kritis yang memengaruhi daya saing dan efisiensi rantai pasok. Dengan demikian, proyek ini bukan sekadar intervensi fisik, melainkan sebuah kebijakan publik strategis yang ditujukan untuk menjaga stabilitas rantai pasok ekonomi daerah dan nasional, serta menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan industri di kawasan timur Jawa.
Dalam dua minggu ke depan, proyek akan memasuki fase kritis yang menentukan: pengecoran lantai jembatan (deck slab). Untuk mengantisipasi dampak terhadap lalu lintas selama fase konstruksi ini, BBPJN bersama pihak kepolisian telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas dinamis. Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk bersabar dan mematuhi seluruh arahan petugas di lapangan. Jika target fungsional awal Desember tercapai, ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek untuk meredam kemacetan saat puncak arus mudik Nataru, tetapi juga menandai dimulainya babak baru konektivitas Pantura yang lebih andal, efisien, dan berdaya saing tinggi, mengakhiri era Jembatan Manyar sebagai “titik neraka” logistik di Jawa Timur.






