SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperketat pertahanan terhadap ancaman radikalisme yang kini bermetamorfosis menyasar ruang digital anak-anak. Langkah ini bukan sekadar wacana, melainkan respons taktis atas temuan bahwa paham ekstrem kini mampu menyusup melalui celah yang sering luput dari pengawasan orang tua: game online.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Yusuf Masruh, menegaskan bahwa pola pengasuhan dan pengajaran saat ini tidak bisa lagi menggunakan cara konvensional. Dalam menghadapi era digital, pendidik dan orang tua dituntut untuk memiliki kepekaan ganda.
“Guru harus lebih pintar dan lebih waspada daripada muridnya. Lek siswane siji, gurune kudu loro (Kalau siswanya satu, gurunya harus dua/berlipat kemampuannya),” ujar Yusuf mengilustrasikan pentingnya kesiapan mental dan strategi pendidik.
Yusuf menekankan bahwa pendekatan represif atau sekadar melarang anak tidak lagi efektif. Menurutnya, anak-anak zaman sekarang membutuhkan pendampingan dan arahan yang tepat, bukan larangan kaku yang justru memicu pemberontakan.
Ancaman Nyata di Usia Remaja
Kewaspadaan Surabaya bukan tanpa alasan. Kota Pahlawan ini memiliki catatan sejarah kelam terkait aksi terorisme yang melibatkan keluarga dan anak muda. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pun telah mengeluarkan peringatan tentang infiltrasi paham radikal melalui fitur interaksi di game online.
Data riset gabungan antara Universitas Airlangga (UNAIR) dan Densus 88 Antiteror Polri semakin mempertegas urgensi ini. Riset tersebut mengungkap bahwa target utama penyebaran ideologi radikal di Jawa Timur adalah remaja dalam rentang usia 14 hingga 19 tahun—usia emas di bangku SMP dan SMA.
Strategi Ganda: Vaksin dan Imun
Merespons ancaman tersebut, Pemkot Surabaya menerapkan strategi “keroyokan” yang melibatkan berbagai elemen, mulai dari sekolah, kepolisian, hingga pakar. Ada dua “jurus” utama yang diterapkan:
Pertama, Suntik Vaksin Ideologi.
Berkolaborasi dengan Densus 88 Antiteror, Pemkot menggelar program “Densus 88 Goes to School” yang menyasar sekolah umum hingga pondok pesantren. Program ini tidak hanya berisi ceramah satu arah, namun juga menghadirkan mantan narapidana terorisme (napiter) sebagai narasumber.
Kehadiran eks-napiter bertujuan memberikan testimoni nyata tentang bahaya doktrin intoleransi dan bagaimana radikalisme menghancurkan kehidupan, memberikan “suntikan” pemahaman langsung dari pelaku sejarah.
Kedua, Membangun Imun Karakter.
Di sisi internal, Dinas Pendidikan mengandalkan program “Sekolahe Arek Suroboyo” (SAS). Program ini dirancang untuk menciptakan ekosistem sekolah yang menyenangkan namun sarat nilai.
Kegiatan seperti Pramuka, Paskibra, pelestarian permainan tradisional, hingga kerja bakti digalakkan kembali. Tujuannya adalah menanamkan nilai gotong royong dan nasionalisme secara organik.
“Intinya membuat anak-anak memiliki kegiatan positif, merasakan kebahagiaan di sekolah, sehingga tidak mudah tergoda ajakan aneh-aneh dari luar,” jelas Yusuf.
Mencari Suara Siswa
Kendati strategi pertahanan digital ini terlihat canggih dan komprehensif, terdapat satu catatan evaluasi penting: minimnya pelibatan suara subjek utama, yakni para pelajar itu sendiri.
Hingga saat ini, efektivitas program mayoritas diukur dari terlaksananya kegiatan, namun belum banyak testimoni atau umpan balik (feedback) mendalam dari para siswa. Apakah pesan deradikalisasi tersebut benar-benar terserap? Atau hanya sekadar formalitas upacara di sekolah?
Tantangan terbesar Pemkot Surabaya ke depan adalah memastikan bahwa benteng pertahanan ini tidak hanya kokoh dari luar, tetapi juga memberikan rasa aman dan pemahaman yang utuh bagi mereka yang berada di dalamnya. Membuka ruang dialog dua arah dengan pelajar menjadi kunci agar strategi ini tepat sasaran di medan “perang digital” yang sesungguhnya.
EDITOR
Iklan Harian Radar!
Dapatkan penawaran menarik hanya untuk Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini!
Hubungi Agen
