Surabaya, 5 Oktober 2025
Viral perseteruan antara tokoh masyarakat Yai Mim dan Nurul Sahara tak lama kemudian berkembang menjadi perhatian publik yang lebih luas: bukan sekadar soal perselisihan warga, tetapi ujian terhadap kecepatan dan sensitivitas pimpinan daerah dalam merespons isu sosial.
Yang menarik adalah respons dari luar Kota Malang. Wakil Wali Kota Surabaya, Cak Armuji, disebut-sebut bergerak cepat dengan melakukan komunikasi langsung kepada pihak terkait dan menenangkan warga lewat kanal publik. Sikap proaktif ini langsung mendapat perhatian warganet dan menuai pujian dari berbagai akun media sosial.
Di sisi lain, akun resmi Pemerintah Kota Malang dan Wali Kota Malang tercatat masih aktif mempublikasikan kegiatan dan penghargaan. Namun, ribuan komentar yang menyorot kasus Yai Mim vs Sahara tampak belum direspons secara khusus — sebuah kondisi yang menyulut kekecewaan sebagian warga.
Berdasarkan pantauan digital redaksi, lebih dari 2.600 komentar menuntut klarifikasi dan perhatian. Warganet mempertanyakan peran komunikasi publik pemerintahan kota dalam menampung aspirasi dan menangani potensi konflik sosial.
Reaksi Publik: Puji dan Kecewa
Selain pujian untuk langkah cepat Armuji, sebagian warganet menyampaikan kekecewaan yang lebih tajam. Mereka menilai bahwa diamnya pejabat setempat dapat menimbulkan kesan abai terhadap keresahan publik, apalagi ketika platform resmi digunakan lebih sering untuk pencitraan ketimbang dialog.
“Tolong jelaskan fungsi media sosial wali kota jika bukan untuk mendengar aspirasi!” — salah satu komentar yang mendapatkan lebih dari 800 suka.
Pengamat komunikasi publik menilai fenomena ini sebagai refleksi ekspektasi baru masyarakat: publik menuntut kecepatan, transparansi, dan empati — bukan sekadar pernyataan formal. Cara pejabat merespons dalam 24–48 jam kini kerap menjadi tolok ukur kepemimpinan di ranah digital.
Apa Kata Pemerintah Kota Malang?
Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada pernyataan resmi dari Wali Kota Malang yang secara spesifik menanggapi kasus Yai Mim vs Sahara maupun gelombang kritik di media sosial. Juru bicara pemkot menyatakan bahwa pihak terkait sedang memantau situasi dan akan mengeluarkan pernyataan setelah melakukan koordinasi internal.
Sementara itu, pihak Cak Armuji menyatakan langkah komunikasi yang dilakukan bertujuan meredam potensi konflik dan membuka ruang dialog. Pernyataan singkat itu juga mendorong munculnya seruan publik agar pejabat daerah lebih aktif mendengarkan suara warga.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa dalam era media sosial, respons dan komunikasi publik adalah bagian penting dari tata kelola pemerintahan. Kecepatan tidak boleh mengesampingkan akurasi, dan kehadiran pejabat di ruang publik harus diimbangi dengan tindakan yang menyelesaikan akar masalah.







“Pak, serius lebih gercep tanggapan Cak Armuji nih ”
— disukai 1.200x • 2 Okt 2025
“Cak Armuji bukan wali kota kami, tapi kok beliau yang cepat peduli? Kenapa beda banget responsnya?”
— disukai 870x • 3 Okt 2025
“Media sosial pejabat mestinya untuk dengerin rakyat, bukan hanya untuk pamer penghargaan.”
— disukai 540x • 4 Okt 2025
“Salut buat Surabaya — pemimpin yang responsif. Malang, tolong perhatikan suara wargamu.”
— disukai 310x • 4 Okt 2025
“Pelajaran buat semua: kepekaan publik sekarang dinilai dari seberapa cepat pejabat menanggapi.”
— disukai 220x • 5 Okt 2025