Anggaran Pendidikan Surabaya 2026 Dipangkas

Rp116 Miliar: Efisiensi atau Ancaman Mutu?

Ilustrasi efisiensi anggaran pendidikan dengan kekhawatiran menurunnya mutu sekolah di Surabaya.
Ilustrasi berita: Efisiensi anggaran pendidikan di Surabaya menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas layanan sekolah.

 

Pemerintah Kota Surabaya merencanakan pemotongan anggaran untuk Dinas Pendidikan dalam Rancangan APBD 2026. Alokasi yang semula sekitar Rp2,3 triliun pada 2025 dipangkas menjadi Rp2,18 triliun tahun depan. Pengurangan sekitar Rp116 miliar ini memicu kekhawatiran dari kalangan guru, akademisi, dan orang tua mengenai dampaknya terhadap kualitas pendidikan.

Tren Anggaran 2022–2026: Puncak di 2024, lalu Turun

Data anggaran pendidikan Surabaya dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan sebelum akhirnya mengalami penurunan pada RAPBD 2026.

Perbandingan Anggaran Pendidikan Surabaya 2022-2026
Tahun Anggaran Pendidikan (Rp) Keterangan Singkat
2022 2,05 Triliun Pemulihan pasca-pandemi; fokus rehabilitasi sarana
2023 2,21 Triliun Peningkatan program gratis & infrastruktur
2024 2,28 Triliun Penyesuaian gaji & program literasi digital
2025 2,30 Triliun Fokus Merdeka Belajar dan penguatan kesejahteraan guru
2026 (RAPBD) 2,18 Triliun Penyesuaian/efisiensi; pengurangan ≈ Rp116 miliar

Catatan: Perhitungan fungsi pendidikan dapat berbeda bila dihitung melintasi OPD. Sebagian biaya pendidikan kini dikelola pusat, menyebabkan alokasi APBD lokal mengalami ‘alih pengelolaan’.

Dampak Langsung: Program Strategis yang Terancam

Investigasi lapangan mengidentifikasi beberapa pos anggaran yang paling rentan terdampak jika penghematan tidak dilakukan secara strategis:

  • Pelatihan dan Pengembangan Guru: Program workshop dan pelatihan digital berisiko dipangkas, padahal peningkatan kompetensi guru adalah faktor penentu hasil belajar.
  • Rehabilitasi Sarana: Revitalisasi ruang kelas dan perbaikan fasilitas sekolah, terutama di wilayah pinggiran, berpotensi ditunda.
  • Bantuan Operasional dan Insentif: Tunjangan guru honorer dan dana ekstrakurikuler dikonfirmasi mengalami revisi.
  • Teknologi Pembelajaran: Alokasi untuk ICT learning system dikurangi, berpotensi memperlambat digitalisasi sekolah dan Kurikulum Merdeka.

“Mutu pendidikan berhubungan langsung dengan anggaran. Untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu dibutuhkan dukungan dana yang memadai. Tidak ada pendidikan berkualitas dengan dana yang kecil.”

Prof. Warsono, Pengamat Pendidikan

Dampak Sosial: Beban Baru bagi Guru dan Siswa

Pengurangan ini berpotensi berdampak besar secara marginal pada guru honorer dan siswa dari keluarga kurang mampu. “Kalau tunjangan dikurangi, otomatis semangat kerja guru juga menurun. Banyak guru honorer hidupnya bergantung pada tunjangan itu,” tutur seorang kepala sekolah SDN di Rungkut.

Bagi keluarga prasejahtera, pemotongan beasiswa, bantuan seragam, atau alat pembelajaran dapat menjadi beban tambahan yang berisiko meningkatkan angka putus sekolah.

Analisis Fiskal: Efisiensi atau Kemunduran Investasi?

Meski efisiensi diperlukan untuk menyeimbangkan APBD, para ekonom menegaskan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang. Data internal menunjukkan penurunan belanja modal—yang membiayai pembangunan sarana—sementara belanja pegawai tetap besar, mempersempit ruang untuk inovasi.

“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Ketika anggarannya dikurangi, dampaknya bukan hanya terasa hari ini, tapi pada produktivitas generasi Surabaya dua dekade mendatang.”

Dr. Eko Prasetyo, Ekonom Universitas Airlangga

Visi 2030 di Ujung Tanduk

Pemotongan anggaran teknologi pembelajaran berpotensi menghambat visi Surabaya sebagai Smart Education City 2030. Peneliti kebijakan pendidikan ITS, Dr. Nindya Rahmawati, memperingatkan bahwa hal ini akan melambatkan penerapan Kurikulum Merdeka yang mengandalkan infrastruktur digital.

Catatan Redaksi: Yang Perlu Diawasi Publik

Dalam kondisi fiskal ketat, penyesuaian anggaran dapat dimaklumi. Namun, pemotongan pada pos-pos yang langsung mempengaruhi mutu pembelajaran harus dihindari. Redaksi merekomendasikan:

  1. Transparansi: Publikasi rincian RKA per program agar masyarakat dapat melihat pos mana yang disesuaikan.
  2. Prioritisasi: Melindungi pos pro-rakyat seperti BOPDA, beasiswa, pemeliharaan sekolah, dan pelatihan guru.
  3. Akuntabilitas: Audit berkala dan pelaporan hasil yang mudah diakses oleh warga.

Kesimpulan

Pemotongan anggaran pendidikan Surabaya sebesar Rp116 miliar menempatkan pemerintah pada pilihan sulit antara keseimbangan fiskal dan investasi masa depan. Efisiensi yang tidak disertai transparansi dan mitigasi yang tepat berisiko menurunkan mutu pendidikan, memperlebar kesenjangan, dan melemahkan program transformasi yang telah dirancang. Masyarakat dan media harus terus mengawal kebijakan ini, mengingat pendidikan adalah investasi yang menentukan masa depan kota.

Sumber: Dokumen RKA Dispendik Surabaya, Rancangan APBD 2026, data Bappeda, serta kajian dan analisis internal Tabir Lentera Nusantara.
Editor: Tim Investigasi Tabir Lentera Nusantara

 

Iklan Promo
Iklan Promo

Iklan Tabir Lentera Nusantara!

Dapatkan penawaran menarik hanya untuk Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini!

Hubungi Agen

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

↑ Top